JurnalLugas.Com – Fraksi Partai NasDem DPR RI menegaskan langkah tegas terhadap dua anggotanya yang dinonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach. Keputusan ini menindaklanjuti surat resmi DPP Partai NasDem bernomor 168-SE/DPP-NasDem/VIII yang berlaku sejak 1 September 2025.
Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Viktor Bungtilu Laiskodat, menyatakan bahwa status nonaktif tidak hanya sebatas pencabutan kewenangan di internal partai, tetapi juga harus diikuti dengan penghentian hak-hak yang melekat sebagai anggota dewan.
Menurut Viktor, Fraksi NasDem meminta agar gaji, tunjangan, dan seluruh fasilitas yang selama ini diberikan kepada kedua legislator tersebut dihentikan sementara. Langkah ini disebut sebagai bentuk ketegasan partai dalam menegakkan mekanisme organisasi dan menjaga integritas politik.
Mahkamah Partai Lanjutkan Proses
Viktor menjelaskan bahwa proses hukum internal kini sedang ditangani Mahkamah Partai NasDem. Lembaga itu memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan final yang bersifat mengikat.
Ia menambahkan, seluruh prosedur telah disusun agar berjalan transparan dan akuntabel. Dengan demikian, tidak ada ruang bagi pihak-pihak yang ingin mempertanyakan validitas keputusan partai.
Disiplin dan Transparansi Jadi Fokus
Penegasan ini, kata Viktor, merupakan bagian dari komitmen NasDem untuk menegakkan disiplin organisasi. Ia menilai, konsistensi dalam menjalankan aturan internal menjadi kunci untuk mempertahankan kepercayaan publik terhadap partai maupun lembaga legislatif.
Ajakan Menjaga Persatuan
Selain menekankan aspek disiplin, Viktor juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan bangsa. Ia mengajak semua pihak untuk mengedepankan musyawarah, dialog, serta penyelesaian perbedaan secara damai dan konstruktif.
Menurutnya, sikap saling menghormati dalam berpolitik akan memperkuat semangat restorasi yang diusung partai, sekaligus menjaga keutuhan bangsa dalam menghadapi tantangan ke depan.
Fraksi NasDem berharap langkah ini menjadi pesan jelas bahwa partai tidak akan mentoleransi pelanggaran mekanisme internal dan akan selalu mengedepankan transparansi serta akuntabilitas dalam setiap kebijakan.
Baca berita politik terbaru dan analisis mendalam hanya di JurnalLugas.Com
