JurnalLugas.Com — Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, melayangkan surat resmi kepada pimpinan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berisi tuduhan serius bahwa Amerika Serikat berada di balik serangan Israel terhadap Iran yang memicu perang selama 12 hari pada Juni lalu.
Surat itu ditujukan langsung kepada Sekretaris Jenderal PBB António Guterres dan Presiden Dewan Keamanan PBB. Dalam dokumen tersebut, Teheran menuntut pertanggungjawaban penuh dari Washington atas serangan mematikan Israel pada 13 Juni yang menewaskan lebih dari 1.000 orang, termasuk sejumlah komandan militer senior dan ilmuwan nuklir Iran.
Araghchi menyebut klaim terbaru Presiden AS Donald Trump—yang mengatakan dirinya “sangat bertanggung jawab” atas operasi Israel—sebagai bukti nyata keterlibatan langsung Washington. Ia menilai pernyataan itu memperkuat dugaan bahwa AS mengatur arah, strategi, hingga pelaksanaan serangan yang menurut Teheran melanggar hukum internasional.
Tudingan Pelanggaran Piagam PBB dan Serangan ke Fasilitas Sipil
Dalam suratnya, Araghchi menyebut serangan Israel yang diduga dikendalikan AS itu melanggar Pasal 2 Piagam PBB karena mencakup serangan langsung terhadap warga sipil tanpa memandang usia maupun profesi.
Sejumlah fasilitas nonmiliter dilaporkan menjadi sasaran, termasuk rumah sakit, ambulans, lembaga penyiaran nasional, penjara, hingga infrastruktur energi. Beberapa instalasi nuklir yang berada di bawah pengawasan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) juga disebut mengalami kerusakan.
Dokumen tersebut juga menyoroti pelanggaran terhadap Dokumen Akhir Konferensi Peninjauan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT), berbagai resolusi IAEA seperti Resolusi 444 dan 533, serta Resolusi Dewan Keamanan PBB 487 (1981) yang melindungi fasilitas nuklir sipil dari serangan militer.
Iran Tuntut Kompensasi dan Peringatkan Sanksi Pidana Individu
Araghchi menegaskan bahwa tanggung jawab tidak hanya berada pada Israel, tetapi juga pada AS yang menurutnya memberikan “komando dan kendali” atas operasi militer tersebut. Ia menuntut kompensasi penuh atas kerusakan material maupun moral yang dialami Iran, termasuk pemulihan kondisi ke situasi sebelum konflik.
Ia juga memperingatkan bahwa Trump dan pejabat AS lain yang terlibat dapat dikenai tanggung jawab pidana individu karena dugaan pelanggaran hukum humaniter internasional. Tuduhan tersebut mencakup tindakan agresi, serangan sengaja terhadap warga sipil, akademisi, jurnalis, tahanan, dan penargetan perwira militer di luar zona perang.
Iran, kata Araghchi, “berhak” menempuh jalur hukum apa pun untuk meminta pertanggungjawaban negara maupun individu yang dianggap bertanggung jawab.
Dampak Geopolitik: Negosiasi Nuklir Terancam Mandek
Perang singkat pada Juni lalu membuat hubungan Washington–Teheran kembali memburuk drastis, bahkan menggagalkan rencana lanjutan perundingan nuklir. Iran menegaskan bahwa dialog hanya dapat dimulai kembali jika AS menjamin prosesnya tak akan diganggu seperti sebelumnya.
Di sisi lain, Washington menginginkan negosiasi langsung dengan Teheran sekaligus mengeklaim bahwa infrastruktur nuklir Iran telah mengalami kerusakan permanen akibat tiga serangan besar selama konflik tersebut.
Ketegangan terbaru ini berpotensi mempersulit upaya diplomatik internasional dan menambah panas dinamika keamanan di Timur Tengah.
Sumber berita dan informasi terbaru lainnya dapat diakses di: https://JurnalLugas.Com
