JurnalLugas.Com — Pemerintah menyiapkan langkah besar dalam pemerataan bantuan perumahan rakyat. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, memastikan bahwa mulai 2026 seluruh kabupaten dan kota di Indonesia akan masuk dalam cakupan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Target ini disebut sebagai pencapaian baru dalam sejarah penyelenggaraan program renovasi rumah rakyat.
Ara menyampaikan bahwa pemerintah tidak ingin lagi ada daerah yang tertinggal dalam mendapatkan bantuan perbaikan rumah. Ia menekankan bahwa 2026 menjadi tahun pertama di mana seluruh wilayah Indonesia akan merasakan manfaat program BSPS secara merata. Ara menyebutkan hal ini merupakan komitmen pemerintah untuk memperkuat keadilan pembangunan.
Ia menjelaskan bahwa pada tahun berjalan masih terdapat ratusan daerah yang belum menerima alokasi. Tercatat ada 224 kabupaten/kota yang belum tersentuh program, termasuk 22 wilayah yang tidak menerima BSPS selama lima tahun terakhir. Kondisi tersebut mendorong pemerintah memperbaiki sistem penyaluran agar lebih merata dan terukur.
Untuk memastikan pemerataan, Kementerian PKP menggunakan dasar penilaian yang lebih objektif. Ara menyebut bahwa penentuan prioritas penerima BSPS kini berbasis indikator resmi milik Badan Pusat Statistik (BPS). Langkah ini diambil agar kebijakan dapat menyasar daerah dengan tingkat kerentanan tertinggi.
Data yang digunakan mencakup tingkat kemiskinan tertinggi, jumlah penduduk miskin terbanyak, ketimpangan pendapatan, kedalaman kemiskinan, jumlah desa dengan kategori tertinggal, serta banyaknya penduduk di desil 1–4 yang masih tinggal di rumah tidak layak huni. Menurut Ara, penggunaan indikator tersebut menjadikan BSPS semakin tepat arah dan lebih berdampak bagi keluarga berpendapatan rendah.
Kementerian PKP juga tengah mempersiapkan dua program besar yang akan digencarkan pada 2026, yakni BSPS dan pembangunan rumah subsidi. Kedua program ini saling melengkapi untuk mempercepat pemenuhan hunian layak bagi masyarakat di berbagai daerah. Selain mendukung kesejahteraan, kebijakan ini juga diharapkan menggerakkan sektor ekonomi nasional.
Ara menekankan bahwa BSPS memegang peranan krusial dalam mengurangi tumpukan kebutuhan rumah tidak layak huni yang jumlahnya mencapai sekitar 26 juta unit. Sementara untuk program rumah subsidi, pemerintah menargetkan pembangunan 500.000 unit bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyaluran KPR Sejahtera dengan dukungan fasilitas pembiayaan FLPP.
Dengan percepatan pembangunan dan renovasi rumah yang lebih terintegrasi, pemerintah berharap seluruh keluarga Indonesia memperoleh akses terhadap hunian yang aman, layak, dan terjangkau. Ara menegaskan bahwa pemerataan bantuan merupakan kunci membangun fondasi sosial yang lebih kuat di seluruh wilayah.
Selengkapnya: https://JurnalLugas.Com
