JurnalLugas.Com – Pemerintah terus melakukan pembenahan dalam penyaluran Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) agar bantuan renovasi rumah benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi syarat.
Langkah tersebut ditempuh melalui penguatan sistem pendataan digital dan sinergi lintas kementerian serta lembaga guna meningkatkan ketepatan sasaran.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menilai kualitas data menjadi fondasi utama keberhasilan program bedah rumah.
Tanpa basis data yang akurat, bantuan berpotensi tidak tepat sasaran sehingga tujuan meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah sulit tercapai.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pemerintah kini mengoptimalkan sistem digital Go PKP sebagai instrumen utama dalam proses verifikasi dan validasi calon penerima bantuan.
Menurutnya, kolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi bagian penting dalam memperkuat kualitas data nasional.
“Kami ingin bantuan bedah rumah benar-benar diterima masyarakat yang berhak melalui proses verifikasi dan pembaruan data yang terpadu,” ujar Maruarar Sirait.
Melalui sistem tersebut, hasil verifikasi lapangan yang dilakukan petugas Kementerian PKP akan diperbarui secara berkala sebelum disinkronkan dengan data nasional.
Proses ini diharapkan mampu meminimalkan kesalahan data sekaligus meningkatkan transparansi dalam penyaluran bantuan pemerintah.
Digitalisasi juga dinilai mempercepat proses identifikasi calon penerima sehingga pemerintah memiliki gambaran kondisi riil masyarakat yang membutuhkan intervensi perbaikan rumah.
Selain memastikan akurasi data, Kementerian PKP membuka ruang penyempurnaan sistem Go PKP melalui berbagai masukan dari kementerian maupun lembaga terkait.
Pengembangan teknologi tersebut diharapkan mampu mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berbasis data.
Di sisi lain, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menyoroti pentingnya sinkronisasi antara Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan hasil verifikasi lapangan.
Menurutnya, integrasi kedua sumber data akan menghasilkan basis informasi yang lebih mutakhir sehingga penyaluran bantuan menjadi lebih akurat.
“Sinkronisasi data perlu terus dilakukan agar kualitas data penerima bantuan semakin baik,” kata Amalia.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mengusulkan calon penerima Program BSPS.
Pemerintah daerah dinilai paling memahami kondisi sosial masyarakat sehingga dapat memastikan usulan yang diajukan sesuai fakta di lapangan.
Keterlibatan aktif pemerintah daerah juga diyakini mampu memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program sehingga bantuan benar-benar menyentuh keluarga yang membutuhkan.
Penguatan tata kelola melalui sistem digital, integrasi data nasional, serta koordinasi lintas instansi menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas Program BSPS.
Upaya tersebut sekaligus mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di berbagai daerah.
Dengan sistem pendataan yang semakin akurat, pemerintah berharap penyaluran bantuan bedah rumah dapat berlangsung lebih transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.
Baca berita nasional, properti, ekonomi, dan kebijakan pemerintah terbaru hanya di JurnalLugas.Com.
(William)
