JurnalLugas.Com — Situasi kemanusiaan di Jalur Gaza kembali memasuki fase genting. Pemerintah Israel memastikan akan menghentikan operasional sejumlah organisasi kemanusiaan internasional mulai Kamis, menyusul penerapan aturan baru terkait registrasi lembaga bantuan. Kebijakan ini berpotensi mempersempit ruang gerak organisasi independen di tengah kondisi Gaza yang semakin terpuruk.
Dalam pernyataan resmi pada Selasa, Israel menegaskan bahwa organisasi bantuan internasional yang tidak memperbarui izin registrasi sesuai ketentuan terbaru akan dikenai sanksi hingga penghentian kegiatan. Salah satu lembaga yang terancam terdampak adalah Doctors Without Borders atau Médecins Sans Frontières (MSF), yang selama ini menjadi garda terdepan layanan medis darurat di Gaza.
Aturan Baru Registrasi Picu Kontroversi
Per Rabu, 31 Desember 2025, aturan baru mewajibkan seluruh organisasi kemanusiaan di Gaza menyerahkan data pribadi staf mereka kepada otoritas Israel. Sejumlah lembaga menyatakan keberatan karena persyaratan tersebut dinilai membahayakan keselamatan pekerja kemanusiaan di lapangan.
Israel beralasan kebijakan ini diperlukan untuk memastikan bantuan tidak disalahgunakan oleh kelompok bersenjata. Namun, klaim tersebut dibantah oleh PBB dan berbagai lembaga internasional. Bahkan, tinjauan pemerintah Amerika Serikat sebelumnya menyebut tidak ditemukan bukti kuat adanya pencurian bantuan secara sistematis.
Kondisi Gaza Memburuk Diterpa Musim Dingin
Kebijakan ini muncul di saat Gaza menghadapi musim dingin ekstrem. Infrastruktur yang telah rusak parah akibat konflik kini tidak mampu melindungi warga dari hujan deras, angin kencang, dan suhu yang menurun drastis. Ribuan keluarga terpaksa bertahan di tenda-tenda darurat yang mudah rusak.
Kantor Media Pemerintah Gaza melaporkan sedikitnya 20 korban jiwa akibat runtuhnya bangunan saat warga mencari perlindungan dari cuaca buruk. Negara-negara Barat pun menyampaikan keprihatinan mendalam. Dalam pernyataan bersama, para menteri luar negeri dari Kanada, Inggris, Prancis, Jepang, dan sejumlah negara Eropa menilai kondisi kemanusiaan di Gaza berada pada tingkat “katastrofik” dan mengalami kemerosotan baru.
Penolakan dan Peringatan dari Lembaga Bantuan
Lebih dari dua lusin organisasi kemanusiaan internasional menilai kebijakan Israel akan berdampak langsung pada keselamatan warga sipil. Refugees International memperingatkan bahwa penghentian operasi lembaga bantuan berpotensi meningkatkan risiko wabah penyakit dan kematian yang seharusnya bisa dicegah.
MSF dan Oxfam secara terbuka menolak kewajiban penyerahan data staf, termasuk informasi keluarga mereka. Menurut MSF, jika akses ke Gaza benar-benar dicabut, hampir setengah juta warga akan kehilangan layanan medis, air bersih, dan bantuan penyelamat nyawa.
Forum Humanitarian Country Team wilayah Palestina yang diduduki menilai sistem registrasi baru tersebut tidak transparan, sarat kepentingan politik, dan membuka peluang tindakan sewenang-wenang.
Bantahan Israel dan Reaksi Internasional
Otoritas Israel melalui COGAT menyatakan kebijakan ini tidak akan mengurangi volume bantuan ke Gaza. Pemerintah mengklaim sekitar 4.200 truk bantuan tetap akan masuk setiap pekan melalui jalur resmi. Namun, lebih dari 40 organisasi bantuan internasional menyebut penolakan terhadap pengiriman bantuan penting masih terus terjadi sejak gencatan senjata diberlakukan.
Desakan internasional pun menguat agar Israel membuka perlintasan dan menjamin kelangsungan kerja organisasi kemanusiaan. Pemerintah Israel menolak tekanan tersebut dan menyebut kritik negara Barat tidak seimbang.
Agenda Politik di Tengah Krisis
Langkah kontroversial ini bertepatan dengan kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Amerika Serikat. Netanyahu kembali menegaskan bahwa masa depan Gaza bergantung pada perlucutan senjata Hamas. Pernyataan itu langsung ditolak Hamas, yang menegaskan tidak akan meletakkan senjata selama pendudukan masih berlangsung.
Di tengah tarik-menarik kepentingan politik dan keamanan, warga sipil Gaza kembali menjadi pihak paling terdampak. Pembatasan terhadap lembaga kemanusiaan dinilai berisiko memperdalam krisis kemanusiaan yang sudah berada di titik kritis.
Baca berita internasional terpercaya lainnya di https://jurnalluguas.com
