JurnalLugas.Com — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada pekan depan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penggunaan dana negara berjalan efektif dan tepat sasaran.
Purbaya menegaskan, alokasi anggaran MBG tahun anggaran 2026 tetap dipatok sebesar Rp335 triliun. Namun, setiap pos belanja akan diteliti secara detail untuk menghindari pemborosan maupun tumpang tindih anggaran.
“Pekan depan akan kami cek satu per satu. Kami ingin memastikan tidak ada double counting dalam perencanaannya,” ujar Purbaya saat ditemui di Jakarta, Selasa (20/1/2026).
Pos Anggaran Tak Efisien Siap Dicoret
Menkeu mencontohkan pengalaman evaluasi anggaran MBG tahun sebelumnya. Salah satu pos belanja yang menjadi sorotan adalah pengadaan kendaraan roda dua untuk mendukung operasional program. Hingga akhir tahun anggaran, sebagian kendaraan tersebut belum tersalurkan.
“Kalau memang tidak efektif, tentu bisa kami coret. Tapi nanti akan kami pastikan dulu, apakah pos itu masih ada atau tidak,” kata Purbaya.
Berdasarkan tren realisasi sebelumnya, Purbaya memprediksi penyerapan anggaran MBG tahun ini berpotensi tidak mencapai pagu penuh. Ia memperkirakan kebutuhan riil anggaran berkisar di angka Rp200 triliun.
“Kalau dihitung, Rp200 triliun sebenarnya sudah cukup. Tapi nanti kami lihat lagi. Fokus kami hanya memangkas yang tidak efisien. Program MBG sendiri sangat baik dan tetap kami dukung agar berjalan maksimal,” tegasnya.
Realisasi MBG 2025 Capai 72,5 Persen
Data Kementerian Keuangan mencatat, hingga 31 Desember 2025, realisasi anggaran MBG mencapai Rp51,5 triliun atau setara 72,5 persen dari pagu Rp71 triliun dalam APBN 2025. Dari jumlah tersebut, manfaat langsung yang diterima masyarakat tercatat sebesar Rp43,3 triliun.
Dana tersebut digunakan untuk penyediaan makanan bergizi bagi siswa sekolah, balita, ibu hamil dan menyusui, serta guru dan tenaga kependidikan di berbagai daerah.
Secara nasional, jumlah penerima manfaat MBG mencapai 56,13 juta orang dari target 82,9 juta penerima di 38 provinsi. Program ini juga memberikan dampak ekonomi dengan melibatkan 19.343 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan menyerap 789.319 tenaga kerja.
Anggaran MBG 2026 Didominasi Pemenuhan Gizi
Untuk tahun anggaran 2026, pemerintah kembali mengalokasikan Rp335 triliun guna melanjutkan program MBG. Dari total tersebut, belanja yang disalurkan melalui kementerian dan lembaga, khususnya Badan Gizi Nasional (BGN), sebesar Rp268 triliun.
Sementara itu, Rp67 triliun atau sekitar 20 persen dari total anggaran disiapkan sebagai dana cadangan untuk menjaga fleksibilitas fiskal.
Dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI pada September 2025, Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa mayoritas anggaran difokuskan pada program inti pemenuhan gizi nasional.
“Sekitar 95,4 persen atau Rp255,5 triliun digunakan untuk program pemenuhan gizi, sementara 4,6 persen atau Rp12,4 triliun dialokasikan untuk dukungan manajemen,” ujar Dadan saat itu.
Evaluasi menyeluruh yang dilakukan Kementerian Keuangan diharapkan dapat memastikan program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih efisien, tepat sasaran, serta memberikan dampak maksimal bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Baca berita ekonomi dan kebijakan nasional lainnya hanya di https://jurnallugas.com
