JurnalLugas.Com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap latar belakang operasi tangkap tangan (OTT) yang berlangsung di Kota Depok, Jawa Barat. Operasi senyap tersebut menjerat Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok I Wayan Eka Mariarta serta Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan, bersama sejumlah pihak lainnya.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa OTT tersebut diduga berkaitan dengan perkara sengketa lahan yang melibatkan masyarakat dengan salah satu anak usaha di lingkungan Kementerian Keuangan. Sengketa itu diketahui tengah berproses di Pengadilan Negeri Depok.
“Peristiwa OTT di wilayah Depok ini diduga berhubungan dengan perkara sengketa lahan antara PT KRB, sebuah badan usaha dalam ekosistem Kementerian Keuangan yang bergerak di bidang pengelolaan aset, dengan masyarakat,” ujar Budi saat memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (06/02/2026).
KPK menduga adanya aliran kepentingan dalam proses penanganan perkara tersebut, sehingga tim penindakan turut mengamankan pihak-pihak yang diduga terlibat langsung. Dalam operasi itu, total tujuh orang diamankan dari dua unsur berbeda.
“Tadi malam diamankan tujuh orang. Tiga di antaranya berasal dari PN Depok, termasuk Ketua Pengadilan Negeri. Sementara empat lainnya merupakan pihak dari PT KRB, salah satunya direktur,” ungkap Budi.
Saat ini, ketujuh orang tersebut masih menjalani pemeriksaan intensif di KPK. Lembaga antirasuah terus mendalami peran masing-masing pihak serta menelusuri dugaan transaksi yang berkaitan dengan penanganan perkara sengketa lahan tersebut.
KPK juga menjadwalkan gelar perkara untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan. Proses tersebut direncanakan berlangsung pada Jumat malam sekitar pukul 19.00 WIB.
OTT ini kembali menegaskan komitmen KPK dalam menjaga integritas lembaga peradilan serta menindak tegas praktik dugaan korupsi yang berpotensi mencederai rasa keadilan masyarakat.
Baca berita hukum dan nasional terpercaya lainnya hanya di https://JurnalLugas.Com
