JurnalLugas.Com — Pemerintah memastikan kesiapan anggaran tunjangan hari raya (THR) 2026 bagi aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI, dan anggota Polri dengan nilai mencapai Rp55 triliun. Penyaluran THR ditargetkan dapat dilakukan pada awal Ramadhan 2026 guna menjaga daya beli masyarakat dan momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan bahwa pencairan THR tetap menjadi prioritas pemerintah, meski tanggal pastinya masih dalam tahap finalisasi.
“THR pasti disalurkan. Harapannya di awal-awal puasa sudah bisa diterima,” ujar Purbaya di Jakarta, Jumat (13/2/2026).
Belanja Negara Triwulan I 2026 Capai Rp809 Triliun
Dalam laporan fiskal terbaru, pemerintah memproyeksikan belanja negara pada triwulan I 2026 mencapai Rp809 triliun. Anggaran tersebut mencakup pembayaran THR ASN, TNI, dan Polri, sekaligus menjadi instrumen utama menjaga stabilitas ekonomi di awal tahun.
Selain THR, pemerintah juga menyiapkan sejumlah belanja strategis, antara lain:
- Percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp62 triliun
- Rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Sumatera senilai Rp6 triliun
- Paket stimulus ekonomi tambahan sebesar Rp13 triliun
Target Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen
Purbaya menegaskan bahwa realisasi belanja negara akan dilakukan secara tepat waktu agar efek pengganda ekonomi dapat optimal. Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 berada di kisaran 5,5 hingga 6 persen.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi indikator penting keberhasilan Indonesia keluar dari tren pertumbuhan stagnan di level 5 persen.
“Kalau target ini tercapai, itu pencapaian luar biasa bagi ekonomi nasional,” jelasnya.
Konsumsi dan Investasi Jadi Penopang Utama
Dari sisi konsumsi, pemerintah menilai pengeluaran rumah tangga akan menguat seiring momen libur panjang, cuti bersama Imlek dan Idul Fitri, serta penerapan kebijakan Work From Anywhere (WFA).
Sementara dari sisi investasi, pemerintah mempercepat sejumlah proyek strategis, di antaranya:
- Pembangunan 30 ribu unit Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dengan nilai Rp90 triliun
- Pembangunan 190 ribu unit rumah (komersial, subsidi, dan BSPS) senilai Rp20 triliun
- Groundbreaking proyek hilirisasi Danantara senilai 7 miliar dolar AS atau sekitar Rp110 triliun
Secara keseluruhan, total dorongan investasi langsung yang teridentifikasi mencapai Rp220 triliun, yang diharapkan mampu memperkuat struktur ekonomi nasional sepanjang 2026.
Dengan kombinasi belanja negara yang agresif, pencairan THR lebih awal, serta akselerasi investasi, pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid dan berkelanjutan di tengah dinamika global.
Baca berita ekonomi dan kebijakan fiskal terbaru lainnya di JurnalLugas.Com.
