JurnalLugas.Com — Ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat setelah militer Israel atau Israel Defense Forces (IDF) dikabarkan tengah merancang perluasan besar-besaran operasi darat di Lebanon. Rencana tersebut menargetkan penguasaan wilayah selatan Sungai Litani sekaligus menghancurkan infrastruktur militer milik kelompok Hizbullah.
Informasi mengenai rencana invasi tersebut diungkap sejumlah pejabat Israel dan Amerika Serikat pada Jumat, 13 Maret 2026. Jika benar dilaksanakan, operasi ini akan menjadi invasi darat terbesar Israel ke Lebanon sejak 2006 Lebanon War, yang kala itu menewaskan ribuan orang dan menghancurkan sebagian wilayah Lebanon selatan.
Langkah militer tersebut diperkirakan akan memperluas konflik regional, terutama karena Iran selama ini dikenal sebagai sekutu utama Hizbullah.
Seorang pejabat senior Israel menyatakan bahwa operasi darat yang direncanakan kemungkinan akan mengikuti pola operasi militer Israel di Gaza Strip.
“Kami akan melakukan apa yang kami lakukan di Gaza,” ujarnya singkat, merujuk pada strategi penghancuran bangunan yang diklaim digunakan Hizbullah sebagai tempat penyimpanan senjata dan peluncuran roket.
Serangan Rudal Picu Perubahan Strategi
Perubahan strategi militer Israel dipicu oleh serangan besar yang dilancarkan Hizbullah beberapa hari sebelumnya. Kelompok tersebut menembakkan lebih dari 200 rudal ke wilayah Israel, yang menurut pejabat keamanan dilakukan secara terkoordinasi dengan serangan puluhan rudal dari Iran.
Sebelum serangan itu terjadi, pemerintah Israel disebut masih berupaya menahan eskalasi konflik di Lebanon agar dapat fokus menghadapi tekanan dari Iran.
“Sebetulnya sebelum serangan ini kami siap menuju gencatan senjata di Lebanon. Namun setelah itu terjadi, operasi besar menjadi tidak terhindarkan,” kata seorang pejabat senior Israel lainnya.
Sejak konflik dengan Iran meningkat, IDF dilaporkan telah menempatkan tiga divisi pasukan lapis baja dan infanteri di sepanjang perbatasan Lebanon. Dalam dua pekan terakhir, sejumlah pasukan Israel bahkan disebut telah melakukan infiltrasi terbatas ke wilayah Lebanon selatan.
Pada Jumat (13/3), IDF juga mengumumkan pengiriman pasukan tambahan serta mobilisasi pasukan cadangan untuk memperkuat kemungkinan operasi darat berskala besar.
Tujuan utama operasi tersebut adalah merebut wilayah strategis, memaksa pasukan Hizbullah mundur ke utara Sungai Litani, sekaligus menghancurkan basis militer serta gudang persenjataan mereka yang tersebar di desa-desa perbatasan.
Hizbullah Siap Hadapi Invasi
Ancaman invasi Israel langsung mendapat respons keras dari pemimpin Hizbullah, Naim Qassem.
Ia menilai upaya diplomasi pemerintah Lebanon sejauh ini gagal melindungi rakyat dan menjaga kedaulatan negara, sehingga perlawanan bersenjata menjadi satu-satunya pilihan.
“Jika musuh mengancam invasi darat, kami katakan bahwa itu bukan ancaman, tetapi jebakan yang akan mereka masuki,” kata Qassem dalam pernyataan publiknya.
Menurutnya, operasi darat justru membuka peluang bagi pejuang Hizbullah untuk menghadapi pasukan Israel secara langsung dalam pertempuran jarak dekat.
Krisis Kemanusiaan Memburuk
Di tengah ancaman invasi besar tersebut, situasi kemanusiaan di Lebanon selatan semakin memburuk. IDF telah mengeluarkan perintah evakuasi bagi warga sipil di sejumlah wilayah, termasuk desa-desa yang berada di utara Sungai Litani hingga ke kawasan pinggiran selatan Beirut, yang dikenal sebagai basis kuat Hizbullah.
Sejak konflik meningkat, sekitar 800.000 warga Lebanon dilaporkan telah mengungsi. Sedikitnya 773 orang dilaporkan tewas, dengan sebagian besar korban berasal dari kalangan sipil.
Serangan udara Israel juga terus berlangsung. Pada Jumat, militer Israel mengebom sebuah jembatan di Lebanon selatan yang diklaim digunakan Hizbullah untuk mobilisasi pasukan serta pengiriman senjata.
Amerika Serikat Dorong Diplomasi
Di tengah eskalasi konflik, pemerintah United States yang dipimpin Donald Trump dikabarkan melakukan diplomasi intensif guna mencegah kerusakan infrastruktur vital Lebanon.
Washington disebut meminta Israel untuk tidak menargetkan Beirut–Rafic Hariri International Airport maupun fasilitas negara lainnya selama operasi militer berlangsung.
Seorang pejabat AS mengatakan Israel telah menyetujui perlindungan terhadap bandara tersebut, meski belum memberikan komitmen penuh terkait infrastruktur penting lainnya.
“Kami memahami Israel harus melakukan langkah yang diperlukan untuk menghentikan serangan roket Hizbullah,” kata seorang pejabat Amerika.
Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menunjuk mantan menteri Ron Dermer untuk mengoordinasikan urusan Lebanon selama perang berlangsung.
Dermer akan menjadi penghubung utama dengan pemerintahan Trump sekaligus memimpin kemungkinan negosiasi dengan pemerintah Lebanon apabila pembicaraan langsung dimulai dalam beberapa pekan ke depan.
Peluang Gencatan Senjata
Di sisi lain, pemerintah Lebanon dilaporkan membuka peluang dialog langsung dengan Israel terkait syarat gencatan senjata tanpa prasyarat.
Sumber diplomatik menyebut Washington berharap pembicaraan tersebut dapat menjadi langkah awal menuju kesepakatan yang lebih luas, termasuk kemungkinan mengakhiri status perang resmi antara Israel dan Lebanon yang telah berlangsung sejak 1948.
Namun di tengah rencana invasi darat besar dan ancaman perlawanan dari Hizbullah, masa depan stabilitas kawasan Timur Tengah kini kembali berada di titik yang sangat rapuh.
Selengkapnya baca berita geopolitik internasional hanya di JurnalLugas.Com.
(SF)
