JurnalLugas.Com — Memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) menjadi impian banyak pemilik tanah di Indonesia. Selain memberikan kepastian hukum, SHM juga meningkatkan nilai aset secara signifikan.
Namun, masih banyak masyarakat yang belum memahami bagaimana cara mengurus surat tanah desa menjadi SHM secara benar dan efisien.
Langkah demi langkah proses pengurusan dari nol, dilengkapi penjelasan praktis serta kutipan narasumber agar mudah dipahami.
Apa Itu SHM dan Mengapa Penting?
Sertifikat Hak Milik (SHM) adalah bukti kepemilikan tanah yang paling kuat dan diakui secara hukum di Indonesia. Dibandingkan dengan surat tanah desa seperti girik, petok, atau letter C, SHM memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi karena diterbitkan langsung oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Seorang praktisi hukum agraria menjelaskan,
“SHM memberikan perlindungan maksimal kepada pemilik tanah, karena sudah tercatat resmi di negara dan minim potensi sengketa.”
Syarat Mengurus Surat Tanah Desa ke SHM
Sebelum memulai proses, pastikan Anda telah menyiapkan dokumen berikut:
- Surat tanah desa (girik, letter C, atau sejenisnya)
- Fotokopi KTP dan KK pemilik
- Surat keterangan tidak sengketa dari desa
- Surat riwayat tanah
- Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terbaru
- Surat pernyataan penguasaan fisik tanah
Langkah-Langkah Mengurus SHM dari Nol
1. Verifikasi Dokumen di Kantor Desa
Langkah pertama adalah memastikan keabsahan surat tanah di kantor desa atau kelurahan. Di sini, Anda akan mendapatkan surat keterangan riwayat tanah dan status kepemilikan.
2. Pengukuran Tanah oleh Petugas
Ajukan permohonan pengukuran ke kantor BPN setempat. Petugas akan datang ke lokasi untuk mengukur luas dan batas tanah.
3. Pengumuman Data Tanah
Setelah pengukuran, data tanah akan diumumkan selama kurang lebih 14 hari di kantor desa untuk memastikan tidak ada sengketa.
4. Proses Penerbitan Sertifikat
Jika tidak ada keberatan selama masa pengumuman, BPN akan melanjutkan proses penerbitan SHM.
5. Pengambilan Sertifikat
Setelah selesai, pemohon dapat mengambil sertifikat SHM di kantor BPN sesuai jadwal yang ditentukan.
Estimasi Biaya dan Waktu
Biaya pengurusan SHM bervariasi tergantung luas tanah dan lokasi. Secara umum, biaya meliputi:
- Biaya pengukuran
- Biaya pendaftaran
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) jika diperlukan
Waktu pengurusan biasanya berkisar antara 1 hingga 6 bulan, tergantung kelengkapan dokumen dan kondisi lapangan.
Tips Agar Proses Lebih Cepat
- Pastikan dokumen lengkap sejak awal
- Tidak ada sengketa atau klaim pihak lain
- Gunakan jasa PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) jika diperlukan
- Rutin memantau proses di kantor BPN
Seorang petugas pertanahan menyarankan,
“Kunci utama percepatan adalah kelengkapan berkas dan kejelasan riwayat tanah. Jika itu terpenuhi, proses relatif lancar.”
Kesalahan Umum yang Harus Dihindari
- Mengabaikan pengecekan riwayat tanah
- Tidak membayar pajak tanah secara rutin
- Menggunakan jasa calo tanpa legalitas
- Tidak menyimpan dokumen asli dengan baik
Mengurus surat tanah desa menjadi SHM memang membutuhkan waktu dan ketelitian, namun hasilnya sepadan dengan keamanan hukum yang didapat.
Dengan mengikuti langkah-langkah di atas secara sistematis, proses dapat berjalan lebih mudah dan minim hambatan.
Bagi masyarakat yang ingin memastikan aset tanahnya aman dan bernilai tinggi, segera lakukan sertifikasi resmi melalui jalur yang benar.
Baca informasi bermanfaat lainnya seputar hukum, ekonomi, dan properti hanya di JurnalLugas.Com
(WN)
