JurnalLugas.Com — Di berbagai daerah di Indonesia, masih banyak masyarakat yang mengandalkan surat tanah desa sebagai bukti kepemilikan lahan. Dokumen seperti girik, letter C, atau sporadik sering dianggap cukup kuat. Namun faktanya, status hukum surat tersebut belum sepenuhnya aman jika terjadi sengketa atau konflik kepemilikan.
Di tengah meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, proses peningkatan status tanah menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) kini semakin diburu. SHM merupakan bukti kepemilikan paling kuat yang diakui negara dan memberikan kepastian hukum bagi pemiliknya.
Surat Tanah Desa, Diakui, Tapi Rentan
Surat tanah desa memang memiliki fungsi administratif dan diakui sebagai bukti awal kepemilikan. Namun dokumen ini belum tercatat secara resmi dalam sistem pertanahan nasional.
Seorang praktisi hukum agraria, Andi Saputra, menjelaskan bahwa posisi surat desa masih lemah jika dibandingkan dengan sertifikat resmi.
“Surat desa itu hanya bukti penguasaan fisik atau riwayat tanah, bukan bukti kepemilikan yang memiliki kekuatan hukum penuh,” ujarnya.
Risiko yang sering muncul antara lain tumpang tindih kepemilikan, sengketa batas tanah, hingga potensi klaim dari pihak lain yang memiliki dokumen lebih kuat.
Kenapa Harus Segera Diubah ke SHM?
Mengubah surat tanah desa menjadi SHM bukan hanya soal legalitas, tetapi juga perlindungan aset jangka panjang. Dengan SHM, pemilik tanah mendapatkan kepastian hukum, kemudahan dalam transaksi jual beli, hingga akses ke pembiayaan perbankan.
Selain itu, tanah yang sudah bersertifikat cenderung memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan tanah yang masih berstatus surat desa.
Cara Ubah Surat Tanah Desa ke SHM Tanpa Ribet
Proses peningkatan status tanah kini relatif lebih mudah, terutama dengan adanya program pemerintah seperti PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap).
Berikut langkah-langkah yang bisa diikuti:
1. Siapkan Dokumen Dasar
Dokumen yang perlu disiapkan antara lain:
- Surat tanah desa (girik, letter C, atau sejenisnya)
- KTP dan KK pemilik
- Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- Surat pernyataan tidak sengketa
2. Ajukan Permohonan ke Kantor Pertanahan
Datangi kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat untuk mengajukan permohonan sertifikasi. Petugas akan melakukan pengecekan dokumen awal.
3. Pengukuran dan Verifikasi Lapangan
Petugas BPN akan melakukan pengukuran tanah serta memastikan batas-batas lahan sesuai dengan kondisi di lapangan.
4. Pengumuman Data Fisik dan Yuridis
Data tanah akan diumumkan selama jangka waktu tertentu untuk memastikan tidak ada keberatan dari pihak lain.
5. Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM)
Jika tidak ada sengketa, sertifikat akan diterbitkan dan diserahkan kepada pemohon.
Tips Agar Proses Lebih Cepat
Agar proses berjalan lancar, pastikan:
- Tidak ada konflik atau sengketa tanah
- Batas tanah jelas dan disepakati tetangga
- Dokumen lengkap dan sesuai data
- Mengikuti program PTSL jika tersedia di daerah Anda
Menurut pejabat pertanahan daerah, proses bisa lebih cepat jika masyarakat aktif mengikuti program pemerintah.
“Lewat PTSL, biaya lebih ringan dan proses lebih terstruktur. Ini solusi bagi masyarakat yang ingin legalitas tanah tanpa ribet,” ujarnya.
Waspadai Calo dan Biaya Tidak Resmi
Dalam praktiknya, masih ada oknum yang menawarkan jasa percepatan dengan biaya tinggi. Masyarakat diimbau untuk mengurus sendiri atau melalui jalur resmi agar terhindar dari pungutan liar.
Biaya resmi pembuatan SHM telah diatur pemerintah dan relatif terjangkau, tergantung luas dan lokasi tanah.
Surat tanah desa memang menjadi langkah awal kepemilikan, namun belum cukup kuat secara hukum. Mengubahnya menjadi SHM adalah langkah penting untuk melindungi aset, meningkatkan nilai tanah, dan menghindari potensi sengketa di masa depan.
Dengan prosedur yang kini semakin mudah dan transparan, tidak ada alasan lagi untuk menunda proses sertifikasi tanah.
Untuk informasi menarik lainnya seputar hukum, ekonomi, dan kebijakan publik, kunjungi JurnalLugas.Com.
(WN)
