JurnalLugas.Com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah hasil survei nasional dari Poltracking Indonesia menunjukkan tingkat kepuasan publik yang relatif tinggi. Namun di balik angka tersebut, berbagai persoalan di lapangan masih terus muncul dan memicu perhatian publik.
Peneliti utama Poltracking, Masduri Amrawi, mengungkapkan bahwa mayoritas masyarakat mengakui manfaat program MBG, terutama dalam membantu pemenuhan gizi dan meringankan beban ekonomi keluarga. Tingkat kepuasan yang tercatat menunjukkan bahwa program ini telah menjangkau kebutuhan dasar masyarakat secara luas.
“Program ini dikenal luas dan dirasakan manfaatnya. Itu terlihat dari tingginya tingkat awareness dan kepuasan publik,” ujar Masduri dalam keterangan, Sabtu 18 April 2026.
Meski demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi MBG belum sepenuhnya mulus. Sejumlah insiden yang berkaitan dengan keamanan pangan, termasuk kasus dugaan keracunan makanan di beberapa daerah, menjadi catatan serius.
Peristiwa tersebut memunculkan pertanyaan tentang standar operasional dan pengawasan distribusi makanan yang dinilai belum merata.
Selain isu kesehatan, polemik juga muncul dari sisi anggaran dan tata kelola program. Salah satu yang menjadi perbincangan adalah pengadaan kendaraan operasional berupa motor listrik untuk mendukung distribusi MBG. Sejumlah pihak menilai langkah ini berpotensi tidak efisien jika tidak disertai perencanaan kebutuhan yang matang.
Di sisi lain, besaran insentif untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga menjadi perhatian. Nilai insentif yang dianggap cukup besar memicu diskusi mengenai proporsionalitas anggaran, terutama jika dibandingkan dengan kebutuhan langsung masyarakat penerima manfaat.
Tak hanya itu, mekanisme pengadaan barang untuk mitra pelaksana MBG juga menuai kritik. Transparansi dalam proses penunjukan mitra serta distribusi alat dan bahan dinilai perlu diperkuat agar tidak menimbulkan potensi ketimpangan maupun inefisiensi.
Pengamat kebijakan publik menilai bahwa keberhasilan MBG dalam meningkatkan kepuasan masyarakat memang tidak bisa diabaikan.
Namun, keberlanjutan program sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan teknis dan tata kelola.
MBG pada dasarnya dirancang sebagai program strategis yang tidak hanya menyasar aspek gizi, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal. Karena itu, setiap celah dalam implementasi berpotensi mengurangi dampak positif yang sudah mulai dirasakan masyarakat.
Dengan tingginya ekspektasi publik, evaluasi menyeluruh menjadi kebutuhan mendesak. Perbaikan standar keamanan pangan, efisiensi anggaran, serta transparansi pengadaan menjadi kunci agar program ini tidak hanya populer secara statistik, tetapi juga kuat secara substansi.
Keseimbangan antara capaian positif dan penyelesaian masalah akan menentukan apakah MBG benar-benar dapat menjadi fondasi kebijakan jangka panjang atau justru menjadi program yang terus dibayangi polemik.
Baca selengkapnya di https://JurnalLugas.Com
(SF)
