JurnalLugas.Com – Pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) menandai babak baru dalam penguatan program peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia. Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN yang baru, menggantikan Dadan Hindayana.
Penunjukan tersebut diumumkan oleh Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Kehadiran Nanik di pucuk pimpinan lembaga yang menjadi motor pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat pengawasan sekaligus memastikan kualitas layanan gizi nasional berjalan sesuai standar.
Bagi kalangan media dan pemerintahan, nama Nanik S. Deyang bukan sosok baru. Perempuan kelahiran Madiun, Jawa Timur, tersebut memiliki rekam jejak panjang di dunia jurnalistik sebelum akhirnya terjun ke ranah politik dan pemerintahan.
Karier profesionalnya dimulai sebagai wartawati di lingkungan media nasional. Pengalaman bertahun-tahun di industri pers membentuk kemampuannya dalam komunikasi publik, manajemen informasi, serta membangun jejaring yang luas. Kompetensi tersebut kemudian menjadi modal penting saat dirinya dipercaya mengemban berbagai posisi strategis di lingkar pemerintahan.
Dalam perjalanan politiknya, Nanik dikenal aktif mendukung perjuangan politik Prabowo sejak Pilpres 2019. Setelah pemerintahan baru terbentuk, ia mendapatkan sejumlah amanah penting, termasuk menjadi bagian dari upaya percepatan pengentasan kemiskinan nasional sebelum akhirnya dipercaya sebagai Wakil Kepala BGN.
Selama menjabat sebagai wakil kepala lembaga tersebut, Nanik menempatkan pengawasan lapangan sebagai prioritas utama. Ia kerap turun langsung memeriksa operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah untuk memastikan seluruh proses penyediaan makanan memenuhi standar keamanan pangan dan kualitas gizi.
Pendekatan yang diterapkannya dikenal tegas. Tidak sedikit fasilitas yang mendapat evaluasi karena dianggap belum memenuhi ketentuan teknis. Mulai dari aspek kebersihan dapur, tata kelola operasional, hingga sarana sanitasi menjadi fokus pemeriksaan yang dilakukan secara berkala.
“Standar pelayanan harus dijaga agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat,” demikian pesan yang kerap disampaikan Nanik dalam berbagai kesempatan saat melakukan pengawasan lapangan.
Ketegasan tersebut terlihat dari kebijakan penangguhan sementara terhadap sejumlah SPPG yang belum memenuhi standar operasional. Langkah itu dilakukan bukan sebagai bentuk sanksi semata, melainkan upaya memastikan kualitas layanan tetap terjaga sebelum kembali melayani penerima manfaat.
Program MBG sendiri merupakan salah satu program prioritas nasional yang menyasar anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita. Karena cakupannya yang sangat luas, kualitas pengelolaan di tingkat lapangan menjadi faktor krusial dalam menentukan keberhasilan program.
Data evaluasi terbaru menunjukkan ribuan SPPG pernah menjalani masa penangguhan untuk perbaikan. Sebagian besar telah kembali beroperasi setelah memenuhi ketentuan yang ditetapkan. Namun masih terdapat ribuan unit lain yang harus menyelesaikan proses pembenahan sebelum memperoleh izin operasional penuh.
Menurut Nanik, proses evaluasi dilakukan berdasarkan laporan masyarakat, masukan pemerintah daerah, hasil inspeksi lapangan, hingga pemantauan terhadap berbagai kejadian yang berkaitan dengan penerima manfaat program.
Dengan pengalaman di bidang komunikasi publik, pengawasan program, dan manajemen organisasi, kepemimpinan Nanik diharapkan mampu memperkuat tata kelola Badan Gizi Nasional sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Tantangan yang dihadapi tentu tidak ringan. Di tengah target perluasan layanan dan peningkatan kualitas gizi masyarakat, BGN dituntut menjaga standar operasional yang konsisten di puluhan ribu titik layanan yang tersebar di seluruh Indonesia.
Masuknya Nanik S. Deyang sebagai kepala lembaga menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin menghadirkan pengawasan yang lebih ketat, responsif terhadap masukan publik, dan berorientasi pada kualitas layanan.
Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat fondasi program gizi nasional yang menjadi salah satu investasi penting bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia di masa depan.
Baca berita nasional dan ekonomi lainnya di JurnalLugas.Com
(Soefriyanto)
