JurnalLugas.Com — Upaya pemberantasan praktik penyelundupan pangan kembali menjadi sorotan setelah aparat berhasil menggagalkan masuknya puluhan ton komoditas ilegal di Kalimantan Barat. Pemerintah menegaskan, langkah hukum tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan, melainkan harus menembus hingga ke jaringan utama yang mengendalikan operasi tersebut.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman secara tegas meminta aparat penegak hukum untuk membongkar aktor intelektual di balik penyelundupan bawang dan cabai ilegal yang terdeteksi di Kota Pontianak. Ia menilai kasus ini bukan sekadar pelanggaran biasa, melainkan bagian dari jaringan besar yang terorganisir.
“Ini bukan kasus kecil. Ada pola, ada jaringan. Harus dibongkar sampai ke pusatnya,” ujar Amran dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (18/4/2026).
Operasi Senyap Berujung Penyitaan Puluhan Ton
Pengungkapan kasus ini bermula dari operasi yang dilakukan awal pekan lalu di dua titik berbeda di Pontianak. Dari hasil penindakan, aparat berhasil menyita total 23,1 ton komoditas pangan ilegal yang berasal dari berbagai negara.
Barang bukti tersebut terdiri dari bawang merah asal Thailand sebanyak 2,1 ton, bawang putih dari China 9,1 ton, bawang bombai asal Belanda 7,9 ton, bawang bombai India 1,6 ton, serta cabai kering dari China sebanyak 2,2 ton.
Langkah cepat aparat mendapat apresiasi dari pemerintah karena dinilai mampu mencegah gangguan serius terhadap stabilitas harga pangan dalam negeri.
“Ini bukti negara hadir. Praktik curang seperti ini jelas merusak pasar dan merugikan petani,” kata Amran.
Pola Lama, Jaringan Baru
Pemerintah melihat kasus di Pontianak bukan kejadian tunggal. Dalam beberapa bulan terakhir, aparat telah menggagalkan sejumlah penyelundupan pangan dalam jumlah besar di berbagai daerah.
Data yang dihimpun menunjukkan adanya penyitaan 133,5 ton bawang bombai ilegal di Semarang, 72 ton di Surabaya, 250 ton beras ilegal di Sabang, hingga sekitar 1.000 ton beras ilegal di Tanjung Balai Karimun.
Fenomena ini memperlihatkan pola berulang yang mengarah pada aktivitas mafia pangan dengan skala besar.
“Kalau volumenya sudah ratusan hingga ribuan ton, jelas ini bukan kerja individu. Ada kekuatan besar di belakangnya,” tegasnya.
Ancaman bagi Petani dan Kedaulatan Pangan
Masuknya komoditas ilegal dinilai menjadi ancaman serius bagi petani lokal. Produk tanpa kontrol tersebut kerap dijual dengan harga lebih murah, sehingga merusak mekanisme pasar dan menekan harga hasil panen dalam negeri.
Padahal, Indonesia saat ini telah mencapai swasembada bawang merah. Kondisi ini membuat keberadaan produk ilegal menjadi semakin tidak dapat dibenarkan.
“Kalau produksi dalam negeri sudah cukup, lalu barang ilegal masuk, tujuannya apa? Jelas untuk merusak harga,” ujar Amran.
Selain itu, petani cabai juga menjadi kelompok yang rentan terdampak. Saat musim panen raya, harga sering jatuh drastis akibat tekanan pasokan, termasuk dari produk impor ilegal.
“Petani kita sudah bekerja keras. Jangan sampai mereka dirugikan oleh praktik ilegal,” tambahnya.
Celah Geografis Jadi Tantangan
Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki garis pantai yang sangat panjang, yang kerap dimanfaatkan oleh pelaku penyelundupan untuk memasukkan barang melalui jalur tidak resmi.
Menurut pemerintah, pengawasan di titik-titik rawan harus diperkuat dengan kolaborasi lintas sektor, termasuk aparat keamanan dan pemerintah daerah.
“Celah ini harus ditutup bersama. Tidak bisa hanya satu pihak yang bekerja,” kata Amran.
Kementerian Pertanian menegaskan akan terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum guna memastikan distribusi pangan berjalan sesuai aturan. Penindakan terhadap pelaku juga akan diperluas hingga menyasar jaringan utama yang selama ini sulit terdeteksi.
Langkah ini dinilai penting tidak hanya dari sisi hukum, tetapi juga sebagai bagian dari strategi menjaga kedaulatan pangan nasional.
“Ini bukan sekadar penegakan hukum. Ini soal melindungi masa depan petani dan memastikan Indonesia mandiri dalam pangan,” pungkasnya.
Baca selengkapnya di https://jurnalluguas.com
(SF)
