JurnalLugas.Com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman akhirnya angkat bicara terkait video potongan pidatonya yang sempat viral dan menimbulkan salah persepsi publik. Dalam video tersebut, Amran menyebut dirinya pernah ditegur oleh wakil presiden soal pemberantasan mafia pangan. Namun, Amran menegaskan bahwa teguran tersebut bukan datang dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Perlu saya luruskan, teguran itu terjadi di masa lalu, bukan dari wapres sekarang. Bahkan teguran itu saya anggap positif karena justru mendorong saya untuk semakin berani dalam memberantas mafia pangan,” ujar Amran pada Minggu, 20 April 2025.
Dukungan Penuh dari Wapres Gibran
Mentan Amran memastikan bahwa Wapres Gibran justru memberikan dukungan penuh terhadap seluruh langkah strategis yang diambil Kementerian Pertanian dalam memberantas praktik mafia dan korupsi pangan. Ia menyebut, kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran sangat solid dalam mengawal agenda ketahanan pangan nasional.
“Pak Gibran sangat mendukung. Presiden dan wapres kompak mendukung kita dalam upaya bersih-bersih pangan dan melindungi petani,” imbuhnya.
Konteks Akademik, Bukan Kritik Politik
Amran menjelaskan bahwa pidato dalam video tersebut disampaikan dalam forum akademik, sebagai refleksi dari pengalamannya di masa lalu dalam memperjuangkan kedaulatan pangan. Ia menekankan pentingnya keberanian dalam menghadapi mafia pangan yang harus disertai dukungan dari pemimpin negara.
“Sejak dulu, saya mendapat dukungan penuh dari para presiden dan wakil presiden. Begitu juga dari Presiden Prabowo dan Wapres Gibran saat ini,” tuturnya.
Hasil Nyata: Ratusan Kasus Mafia Pangan Diungkap
Komitmen pemberantasan mafia pangan membuahkan hasil signifikan. Kementan mencatat sebanyak 784 kasus mafia pangan berhasil diungkap sepanjang periode sebelumnya, dengan 411 orang ditetapkan sebagai tersangka. Kasus-kasus tersebut mencakup pelanggaran dalam sektor pupuk, hortikultura, peternakan, hingga distribusi beras.
“Di internal Kementan, lebih dari 1.500 pegawai juga sudah kami beri sanksi berupa demosi dan mutasi akibat pelanggaran disiplin. Ini gerakan bersih-bersih tanpa pandang bulu,” ujar Amran tegas.
130 Hari Kerja: 20 Tersangka Baru dan 50 Perusahaan Diproses
Dalam kurun waktu 130 hari pertama pemerintahan Kabinet Merah Putih, Kementerian Pertanian terus menunjukkan langkah progresif. Tercatat 20 orang ditetapkan sebagai tersangka, dan 50 perusahaan tengah menjalani proses hukum akibat merugikan negara dan merampas hak petani.
Amran memperingatkan agar tidak ada pihak yang sengaja memelintir narasi demi memecah belah kekompakan pemerintah.
“Jangan coba-coba adu domba saya dengan wapres. Semua presiden dan wapres yang pernah saya dampingi, termasuk Wapres Gibran, memiliki semangat yang sama: membersihkan mafia pangan dan membela petani,” tegasnya.
Pesan Keras untuk Mafia Pangan
Lebih lanjut, Mentan menyampaikan pesan tegas kepada para pelaku mafia pangan dan para simpatisannya agar menghentikan tindakan yang bisa mengancam stabilitas ketahanan pangan Indonesia.
“Jangan ganggu jalan kita menuju swasembada. Kami tegak lurus mendukung presiden dan wapres. Tidak ada tempat bagi mafia pangan di negeri ini,” tandas Amran.
Sinergi dengan Aparat Penegak Hukum
Dalam upaya penegakan hukum dan keberlanjutan kebijakan pro-petani, Kementan akan terus memperkuat kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, dan Kejaksaan.
“Kami tak akan berhenti sampai praktik mafia pangan benar-benar hilang dari negeri ini. Ini untuk kedaulatan pangan, demi petani dan rakyat Indonesia,” pungkas Amran.
Untuk berita aktual lainnya seputar isu pertanian, hukum, dan kebijakan pemerintah, kunjungi JurnalLugas.com.
