JurnalLugas.Com — Dalam praktik penagihan utang di Indonesia, isu mengenai debt collector yang bersikap kasar masih sering muncul dan menjadi keluhan masyarakat. Di satu sisi, penagihan utang merupakan proses yang sah secara hukum. Namun di sisi lain, tindakan intimidatif, ancaman, dan kekerasan jelas tidak dibenarkan dalam sistem hukum Indonesia.
Karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami bukan hanya cara menghadapi situasi tersebut, tetapi juga dasar hukum yang melindungi posisi debitur agar tidak diperlakukan sewenang-wenang.
Penagihan Utang Harus Berada dalam Koridor Hukum
Secara prinsip, penagihan utang diperbolehkan selama dilakukan berdasarkan perjanjian yang sah antara kreditur dan debitur. Namun, proses tersebut tidak boleh keluar dari batas etika dan hukum yang berlaku.
Dalam praktiknya, perusahaan pembiayaan atau pihak kreditur sering menggunakan jasa pihak ketiga (debt collector). Meski demikian, pihak ketiga ini tetap terikat pada aturan yang ditetapkan oleh regulator, terutama Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Artinya, mereka tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan yang bersifat memaksa, mengancam, atau mempermalukan debitur di depan umum.
Dasar Hukum yang Melindungi Masyarakat
Perlindungan terhadap masyarakat dalam konteks penagihan utang tidak berdiri di ruang kosong. Ada sejumlah regulasi yang menjadi payung hukum penting.
Salah satu yang paling utama adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini menegaskan bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil, aman, dan tidak merugikan secara fisik maupun psikologis. Dalam konteks penagihan utang, tindakan intimidasi jelas bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen.
Selain itu, aspek perbuatan kasar atau ancaman juga dapat masuk ke ranah pidana melalui ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama terkait pasal-pasal mengenai ancaman kekerasan, pemaksaan, dan tindakan yang menimbulkan rasa takut.
Meskipun redaksional KUHP telah mengalami pembaruan, prinsip hukumnya tetap menegaskan bahwa ancaman terhadap orang lain adalah tindakan yang dapat dipidana.
Di sisi lain, pengawasan sektor jasa keuangan juga diperkuat melalui regulasi OJK yang mengatur tata cara penagihan oleh perusahaan pembiayaan. OJK menegaskan bahwa penagihan wajib dilakukan secara sopan, tidak boleh dilakukan pada waktu yang tidak pantas, serta tidak boleh melibatkan tekanan psikologis atau kekerasan verbal maupun fisik.
Ketika Penagihan Berubah Menjadi Intimidasi
Dalam praktik di lapangan, pelanggaran sering terjadi ketika debt collector mendatangi rumah debitur dengan cara yang tidak sesuai prosedur. Ada kasus di mana penagihan dilakukan dengan nada tinggi, ancaman penyitaan yang tidak prosedural, hingga penyebaran informasi kepada tetangga atau lingkungan sekitar.
Menurut pengamat hukum perlindungan konsumen, Andri Wibowo, SH, kondisi ini harus dipahami secara tegas dalam kerangka hukum yang berlaku.
“Penagihan utang itu sah, tetapi begitu ada unsur ancaman, tekanan, atau tindakan yang membuat seseorang merasa terintimidasi, maka itu sudah masuk pelanggaran hukum. Konsumen tidak kehilangan hak perlindungan hanya karena memiliki utang,” jelasnya.
Pernyataan tersebut mempertegas bahwa posisi debitur tetap dilindungi oleh hukum, dan tidak boleh diperlakukan di luar batas kewajaran.
Sikap yang Tepat Saat Menghadapi Debt Collector Kasar
Dalam situasi di lapangan, respons yang paling aman bukanlah perlawanan emosional, melainkan pengendalian situasi. Debitur memiliki hak untuk meminta identitas resmi dan kejelasan legalitas pihak yang melakukan penagihan. Jika hal tersebut tidak dapat ditunjukkan, maka keabsahan penagihan patut dipertanyakan.
Selain itu, dokumentasi kejadian menjadi langkah penting. Bukti percakapan, rekaman, atau saksi dapat menjadi dasar kuat apabila kasus tersebut harus dibawa ke jalur pengaduan resmi.
Langkah lanjutan yang paling relevan adalah mengarahkan masalah ke jalur formal, baik melalui perusahaan pembiayaan, OJK, maupun aparat penegak hukum jika sudah terjadi unsur ancaman atau kekerasan.
Hukum Ada untuk Menjaga Keseimbangan
Fenomena debt collector yang bertindak kasar menunjukkan pentingnya literasi hukum di tengah masyarakat. Utang adalah kewajiban yang harus diselesaikan, tetapi proses penagihannya tidak boleh melanggar hak asasi manusia maupun aturan hukum yang berlaku.
Dengan memahami dasar hukum seperti UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, ketentuan dalam KUHP, serta regulasi pengawasan dari OJK, masyarakat dapat lebih siap menghadapi situasi penagihan yang tidak sesuai prosedur.
Pada akhirnya, hukum hadir bukan hanya untuk kreditur atau debitur, tetapi untuk menjaga keseimbangan agar proses ekonomi tetap berjalan tanpa mengorbankan martabat manusia.
Baca berita lainnya
JurnalLugas.Com
(WN)
