JurnalLugas.Com — Rencana ekspor beras Indonesia ke Malaysia masih menghadapi jalan terjal. Hingga Rabu, 22 April 2026, pembahasan antara pemerintah Indonesia melalui Perum Bulog dan pihak Malaysia belum menghasilkan kesepakatan, terutama terkait harga jual yang dinilai belum mencerminkan kualitas produk.
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengungkapkan bahwa fokus utama negosiasi saat ini masih berkutat pada aspek harga. Menurutnya, tidak ada persoalan dari sisi kualitas beras yang ditawarkan Indonesia, namun nilai yang diajukan pembeli dinilai terlalu rendah.
“Kami masih bernegosiasi soal harga. Kualitas tidak jadi masalah, tetapi angka yang diajukan masih belum sesuai,” ujar Rizal dalam keterangannya di Jakarta.
Malaysia disebut mengajukan harga di bawah Rp10.000 per kilogram, angka yang dianggap jauh dari nilai wajar. Sementara itu, Indonesia menawarkan kisaran harga Rp13.000 hingga Rp14.000 per kilogram, menyesuaikan dengan kualitas beras premium yang hanya memiliki tingkat patahan sekitar 5 persen.
Sebagai perbandingan, harga beras premium di pasar domestik dengan tingkat patahan lebih tinggi, sekitar 15 persen, saat ini berada di kisaran Rp14.900 per kilogram. Perbedaan ini menjadi dasar kuat bagi pemerintah untuk tidak menurunkan harga ekspor secara signifikan.
Rizal menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menyetujui kesepakatan yang berpotensi merugikan negara. “Tidak mungkin kita menjual di bawah harga wajar, apalagi sampai terkesan mensubsidi negara lain,” tegasnya.
Ia juga menyoroti bahwa harga beras dalam program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di dalam negeri sudah mencapai Rp12.500 per kilogram. Dengan kondisi tersebut, tawaran di bawah Rp10.000 dinilai tidak rasional.
Di sisi lain, minat Malaysia terhadap beras Indonesia cukup besar. Volume awal yang dibahas mencapai sekitar 200 ribu ton. Namun, angka tersebut masih bersifat indikatif dan bergantung pada hasil akhir negosiasi harga serta skema kerja sama.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga menegaskan bahwa pembahasan masih berlangsung dan belum mencapai tahap final. Ia menyebutkan bahwa proses teknis saat ini ditangani oleh tim khusus lintas lembaga.
“Masih dalam tahap negosiasi, terutama terkait harga,” ujarnya.
Pemerintah, lanjut Amran, akan terus mengkaji rencana ekspor ini dengan mempertimbangkan keseimbangan antara peluang pasar global dan kebutuhan dalam negeri. Stabilitas pasokan nasional tetap menjadi prioritas utama sebelum keputusan akhir diambil.
Situasi ini mencerminkan sikap hati-hati Indonesia dalam memasuki pasar ekspor beras, terutama di tengah dinamika harga pangan global dan tekanan terhadap ketahanan pangan domestik.
Baca berita ekonomi terbaru lainnya di JurnalLugas.Com
(ED)
