JurnalLugas.Com – Pemerintah pusat mulai mempercepat langkah penanganan kawasan pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa yang selama ini menghadapi ancaman serius berupa banjir rob, abrasi, hingga penurunan muka tanah. Jawa Tengah menjadi salah satu wilayah prioritas dalam proyek perlindungan pesisir terpadu yang digagas melalui pembangunan giant sea wall atau tanggul laut raksasa.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Kick Off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu yang digelar di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin, 4 Mei 2026. Pertemuan itu mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga sejumlah pemangku kepentingan untuk menyusun strategi penanganan kawasan pesisir yang lebih terintegrasi.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menegaskan, pembangunan giant sea wall kini memasuki tahap awal pelaksanaan setelah berbagai kajian teknis dinyatakan rampung. Menurutnya, komunikasi antara pemerintah daerah dan Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa telah berlangsung dalam beberapa bulan terakhir sebagai bentuk kesiapan proyek.
Ia menyebut kawasan Demak, Kota Semarang, dan Kendal menjadi titik prioritas awal pembangunan karena wilayah tersebut dinilai paling rentan terdampak rob dan abrasi yang terus meluas setiap tahun.
“Pemerintah daerah akan segera bergerak melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan masyarakat agar proses pembangunan berjalan lancar,” ujarnya.
Selain menjadi solusi perlindungan kawasan pesisir, proyek tersebut juga diharapkan mampu mendukung ketahanan air bersih di wilayah Pantura melalui pembangunan kolam retensi dan sistem pengendalian air terpadu.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, mengatakan pemerintah memprioritaskan wilayah dengan tingkat kerentanan tertinggi terlebih dahulu. Kawasan Semarang dan sekitarnya masuk dalam daftar utama bersama Jakarta dan beberapa wilayah lain di sepanjang pesisir utara Pulau Jawa.
Menurut AHY, penanganan Pantura tidak bisa dilakukan dengan pendekatan tunggal. Setiap daerah memiliki karakteristik geografis dan ancaman lingkungan berbeda sehingga memerlukan solusi yang disesuaikan.
“Tidak semua wilayah harus dibangun tanggul raksasa secara penuh. Ada kombinasi infrastruktur, pendekatan lingkungan, hingga rehabilitasi ekosistem seperti mangrove,” katanya.
Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Jawa, Didit Herdiawan, menjelaskan bahwa proyek penanganan pesisir dibagi berdasarkan segmentasi kawasan. Untuk Jawa Tengah, fokus utama diarahkan pada koridor Kendal–Semarang yang selama ini mengalami tekanan pesisir cukup berat.
Ia mengungkapkan sejumlah kajian teknis telah dilakukan, mulai dari penyelidikan kondisi tanah, pemetaan topografi dasar laut, hingga simulasi penanganan lapangan. Pemerintah daerah disebut akan menjadi mitra utama dalam setiap tahapan pelaksanaan proyek.
Pantura Jawa Tengah sendiri memiliki panjang garis pantai lebih dari 650 kilometer dan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional. Namun di sisi lain, kawasan tersebut juga menghadapi ancaman serius akibat perubahan iklim dan kerusakan lingkungan pesisir.
Abrasi, rob, penurunan muka tanah, pencemaran laut, hingga rusaknya ekosistem mangrove menjadi persoalan yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai memperkuat berbagai program rehabilitasi pesisir sebagai langkah mitigasi jangka panjang.
Salah satu program unggulan yang terus diperluas ialah Mageri Segoro, yakni gerakan rehabilitasi kawasan pesisir melalui penanaman mangrove dan perlindungan ekosistem laut. Sepanjang 2025, sekitar 2,3 juta batang mangrove berhasil ditanam melibatkan unsur TNI, Polri, kelompok tani, perguruan tinggi, komunitas lingkungan, hingga sektor swasta.
Selain rehabilitasi lingkungan, pembangunan infrastruktur pelindung pantai juga terus dipercepat. Beberapa proyek strategis yang tengah berjalan meliputi Tol Tanggul Laut Semarang–Demak, tanggul pesisir Pekalongan dan Rembang, pembangunan breakwater di Pekalongan, hingga rencana Hybrid Sea Wall di Demak.
Langkah besar pemerintah ini diharapkan mampu mengurangi risiko bencana pesisir sekaligus menjaga aktivitas ekonomi masyarakat Pantura yang selama ini menjadi tulang punggung perdagangan dan industri di Jawa Tengah.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(SF)
