JurnalLugas.Com — Konflik Hak Guna Usaha atau HGU masih menjadi persoalan yang terus muncul di berbagai daerah di Indonesia. Sengketa lahan antara perusahaan dan masyarakat kerap berujung panjang, mulai dari aksi protes warga, blokade lahan, hingga proses hukum yang memakan waktu bertahun-tahun.
Persoalan ini banyak terjadi di wilayah perkebunan sawit, hutan tanaman industri, hingga kawasan pertanian berskala besar. Tidak sedikit masyarakat mengaku lahan yang telah lama mereka kelola tiba-tiba masuk ke dalam area konsesi perusahaan pemegang HGU.
Di sisi lain, perusahaan merasa telah memiliki izin resmi dari negara untuk mengelola lahan tersebut.
Pengamat agraria, Rudi Hartono, menilai konflik HGU terus berulang karena persoalan tata kelola lahan di Indonesia masih belum sepenuhnya tuntas.
“Masalah utamanya sering kali terjadi pada tumpang tindih data lahan, lemahnya pendataan, serta minimnya komunikasi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat,” ujarnya, Minggu 24 Mei 2026.
Apa Itu HGU?
Hak Guna Usaha atau HGU merupakan hak yang diberikan negara kepada perusahaan maupun badan usaha untuk mengelola lahan dalam jangka waktu tertentu, biasanya untuk perkebunan, pertanian, atau peternakan berskala besar.
HGU diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan memiliki batas waktu yang dapat diperpanjang sesuai ketentuan pemerintah.
Namun dalam praktiknya, penerbitan HGU kerap memunculkan konflik ketika lahan yang diberikan ternyata telah ditempati atau digarap masyarakat sejak lama.
Tumpang Tindih Data Jadi Pemicu Utama
Salah satu penyebab terbesar konflik HGU adalah tumpang tindih kepemilikan dan pemetaan lahan. Di sejumlah daerah, masyarakat adat maupun warga lokal mengaku memiliki hak turun-temurun atas tanah yang kemudian masuk dalam area konsesi perusahaan.
Permasalahan semakin rumit ketika dokumen administrasi lahan di lapangan tidak sinkron antara pemerintah daerah, kementerian, dan perusahaan.
Akibatnya, muncul klaim kepemilikan dari dua pihak yang sama-sama merasa memiliki dasar hukum.
Pakar hukum agraria, Dimas Kurniawan, menyebut persoalan data pertanahan di Indonesia masih menjadi pekerjaan besar pemerintah.
“Masih banyak wilayah yang belum memiliki kepastian batas lahan secara jelas. Ini membuat konflik agraria mudah terjadi,” katanya.
Masyarakat dan Perusahaan Sama-Sama Merasa Dirugikan
Dalam banyak kasus, masyarakat merasa kehilangan akses terhadap lahan pertanian atau sumber penghidupan mereka setelah area masuk dalam HGU perusahaan.
Sementara perusahaan juga mengaku mengalami kerugian akibat terganggunya aktivitas operasional dan investasi ketika konflik terjadi berkepanjangan.
Kondisi tersebut membuat penyelesaian konflik HGU sering berlangsung alot karena melibatkan aspek ekonomi, sosial, hingga hukum.
Tidak sedikit konflik yang akhirnya berujung pada aksi demonstrasi maupun mediasi pemerintah daerah.
Transparansi Dinilai Masih Lemah
Sejumlah aktivis agraria menilai keterbukaan informasi mengenai peta HGU masih menjadi persoalan penting. Banyak masyarakat kesulitan mengakses informasi detail terkait batas wilayah konsesi perusahaan di daerah mereka.
Padahal transparansi dianggap penting untuk mencegah munculnya konflik baru di kemudian hari.
Selain itu, proses sosialisasi kepada warga sebelum penerbitan izin dinilai masih belum maksimal di sejumlah daerah.
Penyelesaian Konflik Perlu Pendekatan Jangka Panjang
Pengamat menilai penyelesaian konflik HGU tidak cukup hanya melalui jalur hukum semata. Pemerintah dinilai perlu memperkuat pendataan lahan nasional, mempercepat sertifikasi tanah masyarakat, serta membuka akses informasi pertanahan secara transparan.
Dialog antara perusahaan dan warga juga dianggap menjadi langkah penting agar konflik tidak terus berulang setiap tahun.
Dengan semakin meningkatnya kebutuhan investasi dan pengelolaan lahan di Indonesia, persoalan HGU diperkirakan masih akan menjadi isu strategis yang terus mendapat perhatian publik.
Baca berita nasional, hukum, dan isu agraria terbaru lainnya di JurnalLugas.Com
(Soefriyanto)
