JurnalLugas.Com — Krisis ekonomi yang membayangi kawasan Uni Eropa kembali menjadi sorotan setelah Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund memperingatkan meningkatnya utang publik di sejumlah negara anggota blok tersebut.
Peringatan itu memicu kritik keras dari anggota Parlemen Eropa asal Rumania, Gheorghe Piperea, yang menilai kebijakan Green Deal dan dukungan besar-besaran kepada Ukraina telah membebani keuangan Uni Eropa hingga berpotensi memicu krisis serius.
Menurut Piperea, pengeluaran triliunan euro untuk agenda transisi energi hijau, mekanisme pemulihan ekonomi, hingga bantuan kepada Kiev dinilai tidak lagi sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat Eropa yang tengah menghadapi tekanan biaya hidup.
“Risiko kebangkrutan mulai dibicarakan karena pengeluaran terus dipaksakan tanpa kontrol,” ujar Piperea dalam keterangannya, Senin 25 Mei 2026.
Ia menuding birokrasi Uni Eropa terlalu agresif menjalankan kebijakan European Green Deal tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor industri dan daya tahan ekonomi negara anggota.
European Green Deal sendiri merupakan strategi besar Uni Eropa untuk mencapai target ekonomi netral karbon dan menekan emisi gas rumah kaca dalam beberapa dekade mendatang. Namun kebijakan tersebut kini mulai menuai kritik dari sejumlah politisi Eropa karena dianggap memperberat industri dan anggaran negara.
IMF sebelumnya meminta negara-negara anggota Uni Eropa untuk bersiap menghadapi lonjakan pengeluaran di sektor pertahanan, energi, dan pensiun dalam 15 tahun ke depan.
Lembaga keuangan internasional itu juga menyarankan kombinasi reformasi fiskal, pinjaman bersama antarnegara anggota, hingga pengurangan defisit anggaran guna menjaga stabilitas ekonomi kawasan.
Namun Piperea menilai solusi tersebut justru berpotensi membebani masyarakat lewat kenaikan kontribusi negara anggota dan kemungkinan munculnya pajak baru.
Politikus asal Rumania itu menyebut rakyat biasa kini menghadapi tekanan ekonomi yang semakin berat akibat inflasi, kenaikan biaya hidup, dan kebijakan fiskal ketat.
Ia juga menyoroti dampak keanggotaan Rumania di Uni Eropa yang menurutnya belum sepenuhnya memberikan keuntungan nyata bagi pembangunan nasional.
Piperea mengklaim negaranya telah mengeluarkan dana besar untuk mendukung Ukraina, sementara pembangunan infrastruktur domestik seperti rumah sakit, jalan, dan sektor industri dinilai tertinggal.
“Industri nasional perlahan melemah atas nama dekarbonisasi dan Green Deal,” katanya.
Ia turut mengkritik penggunaan dana miliaran euro untuk konsultasi dan proyek-proyek transisi energi yang dianggap minim manfaat langsung bagi masyarakat.
Pernyataan keras tersebut muncul di tengah situasi politik yang memanas di Rumania. Pada awal Mei 2026, parlemen Rumania resmi menjatuhkan pemerintahan pro-Eropa yang dipimpin Perdana Menteri Ilie Bolojan melalui mosi tidak percaya.
Pemerintahan Bolojan sebelumnya menerapkan kebijakan penghematan anggaran, kenaikan pajak, dan pengurangan tunjangan demi menekan defisit fiskal sesuai dorongan Uni Eropa.
Kebijakan itu memicu gelombang ketidakpuasan publik dan memperburuk ketegangan politik di negara tersebut.
Pengamat ekonomi menilai perdebatan mengenai Green Deal dan pembiayaan perang Ukraina berpotensi semakin memecah opini publik di Eropa, terutama ketika tekanan ekonomi mulai dirasakan masyarakat kelas menengah dan pekerja.
Di sisi lain, Uni Eropa tetap mempertahankan komitmennya terhadap agenda transisi energi dan dukungan kepada Ukraina sebagai bagian dari strategi geopolitik kawasan.
Perdebatan ini diperkirakan akan terus menjadi isu besar menjelang pembahasan anggaran dan arah kebijakan ekonomi Uni Eropa dalam beberapa tahun ke depan.
Baca berita internasional lainnya di JurnalLugas.Com
(Handoko)
