JurnalLugas.Com — Pelayanan korban kecelakaan kerja dan kecelakaan lalu lintas di Indonesia mulai memasuki era digital yang lebih terintegrasi. BPJS Ketenagakerjaan bersama Jasa Raharja resmi meluncurkan Integrasi Aplikasi Penjaminan Kecelakaan Kerja dan Kecelakaan Lalu Lintas untuk mempercepat proses pelayanan dan memangkas birokrasi administrasi yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Peluncuran sistem baru tersebut digelar di Rumah Sakit Primaya Karawang, Jawa Barat, Senin 25 Mei 2026. Hadir dalam kegiatan itu Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat, Direktur Utama Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, serta anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Muttaqien.
Dalam peluncuran tersebut, Muttaqien menyoroti persoalan klasik yang kerap dihadapi masyarakat saat mengurus layanan jaminan sosial, yakni proses fotokopi dokumen administrasi yang berulang-ulang.
Menurutnya, integrasi sistem antarinstansi seharusnya mampu menghapus praktik birokrasi yang membuat masyarakat harus bolak-balik membawa dan menggandakan dokumen hanya demi mendapatkan pelayanan.
“Pelayanan ke depan harus semakin mudah dan tidak lagi membuat masyarakat direpotkan administrasi berulang,” ujar Muttaqien.
Ia menilai kolaborasi digital antara BPJS Ketenagakerjaan dan Jasa Raharja menjadi langkah penting untuk membangun sistem perlindungan sosial yang benar-benar terhubung dan efisien.
Selama ini, proses penjaminan korban kecelakaan kerja yang juga berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas kerap melibatkan banyak tahapan administrasi di rumah sakit maupun antarinstansi. Dengan integrasi aplikasi baru tersebut, pertukaran data dan informasi kini dapat dilakukan lebih cepat melalui sistem digital yang saling terhubung.
Muttaqien berharap ke depan seluruh layanan jaminan sosial di Indonesia tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, melainkan menjadi satu ekosistem pelayanan yang terpadu.
“Aplikasi ini diharapkan menciptakan layanan yang lebih efisien dan semakin baik bagi masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Saiful Hidayat menyebut integrasi layanan ini merupakan bagian dari strategi transformasi BPJS Ketenagakerjaan dalam menghadirkan perlindungan tanpa sekat atau seamless protection bagi pekerja Indonesia.
Menurutnya, pekerja yang mengalami kecelakaan dalam perjalanan kerja membutuhkan layanan cepat tanpa harus terbebani proses administrasi yang panjang.
“Pertukaran data dan informasi antarinstansi menjadi kunci agar perlindungan pekerja berjalan lebih optimal,” ujarnya.
Di sisi lain, Muhammad Awaluddin mengatakan integrasi tersebut merupakan bentuk sinergi negara dalam memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat, khususnya pekerja yang mengalami kecelakaan lalu lintas dalam hubungan kerja.
Ia menegaskan sistem baru itu akan mempercepat proses Coordination of Benefit (CoB) atau koordinasi penjaminan antara BPJS Ketenagakerjaan dan Jasa Raharja sehingga pelayanan korban dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan akurat.
Selain mempercepat pelayanan rumah sakit, integrasi ini juga diharapkan mampu mengurangi tumpang tindih penjaminan antarinstansi serta meningkatkan transparansi proses administrasi.
Awaluddin menambahkan inovasi layanan digital tersebut tidak akan berhenti pada peluncuran aplikasi semata. Ke depan, kedua lembaga akan terus mengembangkan berbagai sistem pelayanan baru agar perlindungan sosial semakin mudah diakses masyarakat.
Penguatan integrasi layanan ini juga dinilai penting karena angka kecelakaan lalu lintas yang berkaitan dengan aktivitas kerja masih cukup tinggi di Indonesia. Karena itu, digitalisasi pelayanan dianggap menjadi solusi untuk mempercepat penanganan korban sekaligus memperkuat perlindungan pekerja.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(Endarto)
