Prabowo Lantik Kepala BGN Baru dan Said Iqbal Sore Ini

JurnalLugas.Com – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali mengirim sinyal kuat mengenai arah kebijakan sosial dan ketenagakerjaan nasional. Pada Senin (8/6/2026), Istana Kepresidenan dijadwalkan menjadi lokasi pelantikan sejumlah pejabat strategis yang dinilai akan memperkuat program prioritas pemerintah di bidang gizi dan kesejahteraan pekerja.

Salah satu agenda utama adalah pengangkatan Nanik S Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga yang memegang peranan sentral dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bersamaan dengan itu, tokoh serikat pekerja nasional Said Iqbal juga akan resmi bergabung dalam struktur kepresidenan sebagai Penasihat Khusus Presiden yang membidangi isu ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh.

Bacaan Lainnya

Langkah tersebut dinilai sebagai bagian dari konsolidasi pemerintahan untuk memastikan program-program sosial berjalan lebih efektif di tengah tantangan ekonomi dan ketenagakerjaan yang terus berkembang.

Pergantian pucuk pimpinan BGN menjadi perhatian karena lembaga tersebut berada di garis depan pelaksanaan salah satu program unggulan Presiden Prabowo. Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya menyasar peningkatan kualitas kesehatan anak-anak Indonesia, tetapi juga menjadi instrumen penguatan sumber daya manusia jangka panjang.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pengisian posisi pimpinan baru dilakukan setelah evaluasi internal pemerintah terhadap kebutuhan percepatan program nasional.

Baca Juga  DPR Dukung Bersih-Bersih BGN

Menurutnya, pemerintah menginginkan tata kelola yang semakin efektif agar target peningkatan kualitas gizi masyarakat dapat tercapai secara optimal.

“Pemerintah ingin memastikan seluruh program prioritas berjalan sesuai sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Prasetyo secara singkat.

Pengangkatan Nanik dipandang sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi lintas sektor yang selama ini menjadi kunci keberhasilan program gizi nasional.

Said Iqbal Diberi Mandat Khusus Urusan Buruh

Di sisi lain, masuknya Said Iqbal ke dalam jajaran penasihat presiden menarik perhatian kalangan pekerja dan dunia industri. Sosok yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai representasi suara buruh itu kini akan berada lebih dekat dengan pusat pengambilan kebijakan negara.

Pemerintah menilai pengalaman panjang Said dalam memperjuangkan hak pekerja dapat menjadi modal penting dalam merumuskan solusi atas berbagai persoalan ketenagakerjaan.

Prasetyo menegaskan bahwa Presiden Prabowo ingin memastikan isu tenaga kerja tetap menjadi prioritas nasional. Karena itu, pemerintah membutuhkan masukan langsung dari figur yang memahami dinamika hubungan industrial dan kondisi buruh di lapangan.

“Komitmen pemerintah adalah mencari formulasi terbaik agar perlindungan pekerja dan peningkatan kesejahteraan buruh terus menjadi perhatian utama,” katanya.

Kehadiran Said di lingkungan Istana juga dinilai dapat memperkuat komunikasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan kelompok pekerja dalam menghadapi perubahan ekonomi global yang berdampak pada pasar tenaga kerja.

Baca Juga  Teror Tiyo Ardianto Ketua BEM UGM, Kritik MBG, Natalius Pigai Bantah Pemerintah Terlibat

Pengangkatan pejabat baru di sektor gizi dan ketenagakerjaan menunjukkan fokus pemerintah pada agenda pembangunan manusia. Dua sektor tersebut menjadi fondasi penting dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi sekaligus peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Analis kebijakan publik menilai langkah ini bukan sekadar pergantian jabatan administratif, melainkan bagian dari strategi memperkuat program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan rakyat.

Program gizi nasional menyasar generasi muda sebagai investasi masa depan, sementara penguatan perlindungan buruh diarahkan untuk menjaga stabilitas sosial dan daya beli masyarakat.

Pemerintah Bantah Isu Pergantian Menteri Keuangan

Dalam kesempatan yang sama, Prasetyo Hadi juga menepis berbagai spekulasi yang berkembang mengenai kemungkinan pergantian Menteri Keuangan.

Menurutnya, hingga saat ini tidak ada agenda ataupun keputusan dari Presiden terkait perubahan posisi tersebut. Ia menegaskan bahwa apabila pemerintah memang memandang perlu melakukan penyegaran kabinet, keputusan itu akan diumumkan secara resmi kepada publik.

Baca berita nasional dan ekonomi lainnya di JurnalLugas.Com

(Catur)

Tombol Google News - JurnalLugas

Pos terkait