JurnalLugas.Com – Pemerintah Iran kembali menegaskan sikapnya terhadap keamanan Selat Hormuz, salah satu jalur pelayaran paling strategis di dunia.
Teheran memperingatkan negara-negara di luar kawasan agar tidak melakukan aktivitas militer di wilayah tersebut karena berpotensi memicu ketegangan baru di kawasan Teluk.
Pernyataan itu disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Gharibabadi, menyusul munculnya rencana Inggris dan Prancis untuk memperluas misi militer multinasional guna mendukung kebebasan navigasi di Selat Hormuz.
Menurut Gharibabadi, keamanan jalur pelayaran internasional tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab negara-negara pesisir, bukan kekuatan dari luar kawasan.
“Selat Hormuz bukan tempat bagi negara-negara asing untuk mempertontonkan kekuatan militernya. Iran sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keamanan kawasan mengingatkan agar tidak ada aktivitas militer di jalur yang sangat sensitif ini,” ujar Gharibabadi.
Iran Sebut Negara Pesisir Mampu Menjaga Stabilitas
Pemerintah Iran menilai keterlibatan militer asing justru berpotensi memperbesar risiko konflik dibandingkan menciptakan stabilitas.
Teheran menegaskan negara-negara yang berbatasan langsung dengan Teluk memiliki kapasitas untuk menjaga keamanan jalur pelayaran tersebut.
Gharibabadi juga mengingatkan bahwa setiap langkah yang memperkeruh situasi akan membawa konsekuensi serius.
“Mereka yang menciptakan krisis harus siap menanggung dampak dari tindakan yang diambil,” katanya.
Respons atas Rencana Inggris dan Prancis
Pernyataan Iran muncul setelah Inggris dan Prancis menyatakan kesiapan mendukung misi militer multinasional yang lebih luas di Selat Hormuz guna menjamin kebebasan pelayaran internasional.
Langkah tersebut menjadi perhatian Teheran karena dinilai dapat meningkatkan kehadiran militer asing di salah satu jalur perdagangan energi terpenting dunia.
Selat Hormuz selama ini menjadi lintasan utama pengiriman minyak dan gas dari kawasan Teluk menuju berbagai negara sehingga stabilitas di wilayah tersebut memiliki pengaruh besar terhadap perdagangan global.
Kesepahaman Iran-AS Mulai Berlaku
Di tengah dinamika tersebut, nota kesepahaman antara Iran dan Amerika Serikat yang dimediasi Pakistan dilaporkan mulai berlaku sejak 18 Juni 2026 setelah ditandatangani secara elektronik oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Kesepakatan itu menjadi kerangka awal untuk meredakan ketegangan kedua negara melalui jalur diplomasi.
Beberapa poin utama dalam kesepahaman tersebut meliputi penghentian permusuhan, pembahasan pelonggaran sanksi, penyelesaian isu program nuklir Iran, pembukaan kembali akses Selat Hormuz, serta penguatan mekanisme keamanan kawasan melalui dialog.
Meski proses diplomatik mulai berjalan, pernyataan terbaru Iran menunjukkan bahwa Teheran tetap menolak peningkatan aktivitas militer asing di Selat Hormuz dan menilai stabilitas kawasan harus dibangun melalui kerja sama negara-negara regional.
Baca berita internasional, geopolitik, dan ekonomi global terbaru hanya di JurnalLugas.Com.
(Handoko)
