JurnalLugas.Com – Presiden Bougainville Ishmael Toroama kembali menegaskan arah politik wilayah otonom tersebut menuju kemerdekaan penuh dari Papua Nugini (PNG).
Pemerintah Otonom Bougainville kini menetapkan tahapan yang lebih jelas, yakni memulai pemerintahan mandiri pada 2027 sebelum mendeklarasikan kemerdekaan penuh yang ditargetkan terealisasi pada 2030.
Langkah tersebut menjadi sinyal bahwa proses panjang pasca-referendum kini memasuki fase implementasi.
Setelah bertahun-tahun menjalani dialog politik dan negosiasi damai dengan Pemerintah Papua Nugini, Bougainville berupaya memastikan seluruh proses transisi berjalan sesuai kerangka hukum yang telah disepakati bersama.
Presiden Ishmael Toroama menegaskan keputusan tersebut bukan diambil karena dorongan politik sesaat, melainkan berlandaskan berbagai dokumen hukum dan kesepakatan resmi yang selama ini menjadi fondasi perdamaian antara Bougainville dan Papua Nugini.
Menurut Toroama, pijakan utama transisi menuju kemerdekaan berasal dari Perjanjian Perdamaian Bougainville, ketentuan dalam Bagian XIV Konstitusi Papua Nugini, serta berbagai komitmen bersama yang lahir setelah referendum mengenai status politik wilayah tersebut.
“Posisi ini tidak dibangun atas dasar emosi, tetapi berpijak pada perjanjian damai, konstitusi, dan seluruh komitmen resmi yang menjaga perjalanan perdamaian hingga sekarang,” ujar Toroama.
Ia menekankan hasil referendum yang menunjukkan dukungan besar terhadap kemerdekaan tetap menjadi mandat politik rakyat Bougainville.
Oleh karena itu, pemerintahannya berkomitmen membawa wilayah tersebut menuju status sebagai negara berdaulat yang memperoleh pengakuan dari komunitas internasional.
Toroama juga menyebut sejumlah dokumen penting yang menjadi bagian dari peta jalan menuju kemerdekaan, termasuk Komunike Bersama 11 Januari 2021, Pernyataan Bersama Kokopo, Wabag, APEC, Kovenan Era Kone, hingga Perjanjian Melanesia.
Seluruh kesepakatan tersebut dinilai menjadi dasar yang memperkuat legitimasi proses transisi politik Bougainville.
Dalam rencana yang telah disusun, Bougainville akan menjalani fase persiapan hingga 1 September 2027.
Selama periode tersebut, pemerintah daerah akan memperkuat berbagai aspek strategis, mulai dari kelembagaan pemerintahan, tata kelola administrasi, kapasitas keamanan, hingga fondasi ekonomi sebagai bekal menuju negara mandiri.
Tahapan itu dinilai menjadi fase krusial agar Bougainville memiliki kesiapan administratif maupun kelembagaan sebelum memasuki status pemerintahan sendiri.
Mulai 1 September 2027, Bougainville dijadwalkan resmi memasuki era self-government atau pemerintahan mandiri.
Dalam tahap tersebut, pemerintah Bougainville akan memperoleh tambahan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 289 Konstitusi Papua Nugini.
Pemerintahan mandiri dipandang sebagai bentuk pelaksanaan konstitusional tertinggi sebelum wilayah tersebut secara resmi memproklamasikan kemerdekaan penuh yang ditargetkan berlangsung pada 2030.
Meski menegaskan target politik menuju negara merdeka, Toroama memastikan hubungan baik dengan Pemerintah Papua Nugini tetap menjadi prioritas.
Ia menilai keberhasilan transisi hanya dapat dicapai apabila seluruh pihak tetap menjaga komunikasi dan menghormati kesepakatan yang telah dibangun selama proses perdamaian.
Toroama juga mengingatkan bahwa kepercayaan antara kedua pihak harus terus dipelihara.
Menurutnya, pelanggaran terhadap komitmen yang telah disepakati berpotensi menghambat proses penyelesaian politik yang selama lebih dari dua dekade berjalan melalui jalur damai.
Di hadapan masyarakat Bougainville, Toroama menyerukan pentingnya menjaga persatuan selama memasuki tahapan transisi menuju kemerdekaan.
Ia meminta seluruh elemen masyarakat tetap sabar, menjaga stabilitas, serta menghindari tindakan yang dapat mengganggu proses politik yang sedang berlangsung.
Komitmen mempertahankan perdamaian, menurutnya, merupakan modal utama agar cita-cita pembentukan negara baru dapat tercapai melalui mekanisme konstitusional dan mendapatkan legitimasi internasional.
Target pemerintahan mandiri pada 2027 dan kemerdekaan penuh pada 2030 kini menjadi tonggak baru perjalanan politik Bougainville.
Perkembangan tersebut diperkirakan akan terus menjadi perhatian kawasan Pasifik, mengingat prosesnya merupakan salah satu transisi politik paling penting di kawasan Melanesia dalam beberapa dekade terakhir.
Ikuti berita internasional, geopolitik, ekonomi global, dan perkembangan dunia terbaru hanya di JurnalLugas.Com: https://jurnallugas.com
(Handoko)
