JurnalLugas.Com — Utusan Khusus Amerika Serikat Jared Kushner bertemu dengan Kepala otoritas Israel Benjamin Netanyahu untuk membahas kelanjutan rencana gencatan senjata di Jalur Gaza.
Pertemuan yang berlangsung sekitar empat jam itu menghasilkan kesepahaman mengenai sejumlah langkah lanjutan untuk menjaga pelaksanaan kesepakatan. Salah satu pembahasan utama berkaitan dengan rencana perlucutan senjata dan demiliterisasi Hamas.
Seorang pejabat Board of Peace mengatakan Israel akan memberikan ruang bagi proses lanjutan tersebut. Namun, Hamas dinilai perlu menunjukkan keseriusannya dalam menjalankan kesepakatan yang telah disepakati.
“Kini Israel akan memberikan kesempatan, sementara Hamas harus membuktikan komitmennya,” kata pejabat tersebut, Senin (17/8/2026).
Dalam pembicaraan itu, Kushner dan Netanyahu disebut sepakat bahwa proses perlucutan senjata Hamas menjadi bagian penting sebelum pembangunan kembali Gaza dapat dilanjutkan.
Netanyahu juga dilaporkan menyetujui pembentukan kelompok kerja yang akan menangani sejumlah persoalan, termasuk perlucutan senjata, demiliterisasi, serta masalah kesehatan masyarakat di wilayah Gaza.
Kushner sebelumnya mendorong Israel untuk mendukung rancangan gencatan senjata yang diajukan Amerika Serikat. Israel diminta tidak mengambil langkah yang dapat menjadi hambatan bagi pelaksanaan rencana tersebut.
Namun, pelaksanaan kesepakatan masih menghadapi tantangan. Netanyahu disebut menilai penerapan rencana gencatan senjata tidak mudah, salah satunya karena Israel dijadwalkan menggelar pemilu pada akhir Oktober.
Kesepakatan gencatan senjata yang menjadi dasar pembahasan tersebut bermula pada 9 Oktober 2025. Saat itu Israel dan Hamas, dengan mediasi Mesir, Qatar, Amerika Serikat, serta Turki, menyepakati tahap pertama dari rencana perdamaian yang diajukan Presiden Donald Trump.
Gencatan senjata kemudian mulai berlaku di Jalur Gaza sehari setelah kesepakatan tersebut. Dalam ketentuannya, pasukan Israel mundur menuju garis yang dikenal sebagai Garis Kuning.
Meski demikian, Israel masih menguasai lebih dari separuh wilayah Gaza berdasarkan kondisi yang disebut dalam kesepakatan tersebut.
Perkembangan berikutnya terjadi pada akhir Juli 2026 ketika Board of Peace menyampaikan bahwa Hamas telah menyetujui peta jalan untuk memasuki tahap lanjutan pelaksanaan kesepakatan.
Peta jalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan keamanan, tetapi juga menyentuh persoalan pemerintahan di Gaza. Salah satu rencananya adalah pengalihan kendali wilayah secara bertahap kepada Komite Nasional untuk Administrasi Gaza.
Dalam skema tersebut juga disiapkan badan khusus yang bertugas memantau kemungkinan pelanggaran yang dilakukan Hamas maupun Israel.
Baca perkembangan berita internasional lainnya hanya di JurnalLugas.Com.
JurnalLugas.Com
(Handoko)
