JurnalLugas.Com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memilih tidak banyak berbicara mengenai kasus dugaan korupsi yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan kementeriannya.
Sikap itu ditunjukkan Nusron seusai menghadiri rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2026). Saat dihampiri wartawan, ia justru meminta diberi ruang untuk meninggalkan lokasi.
Nusron menyampaikan bahwa dirinya ingin pulang dan meminta wartawan menghormati privasinya.
“Mohon maaf, saya punya privasi untuk jalan,” ujar Nusron.
Sebelumnya, Nusron telah menyatakan sikapnya terkait penyidikan KPK tersebut. Ia menegaskan ATR/BPN menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan akan mengikuti proses sesuai ketentuan.
“Kami menghormati proses hukum KPK dan mengikuti proses yang ada,” kata Nusron.
Pernyataan itu menjadi sikap resmi Nusron terkait perkara dugaan korupsi yang sedang diproses lembaga antirasuah. Ia tidak memberikan keterangan lebih jauh mengenai substansi perkara.
Mundur dari Kepengurusan Golkar
Selain soal kasus di ATR/BPN, Nusron juga menanggapi keputusannya mundur dari kepengurusan DPP Partai Golkar.
Nusron mengatakan keputusan tersebut bukan hal yang baru dibicarakan. Menurut dia, rencana tersebut telah didiskusikan bersama Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sejak tahun sebelumnya.
“Sudah lama diskusi dengan Pak Bahlil, dari tahun lalu,” ujar Nusron.
Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai alasan dan proses pengunduran dirinya dari kepengurusan Golkar, Nusron menyerahkan kepada Bahlil selaku ketua umum.
Baca berita lainnya
JurnalLugas.Com
(Catur)
