JurnalLugas.Com – KUHP Baru menjadi salah satu perubahan penting dalam sistem hukum pidana Indonesia. Aturan tersebut dituangkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan mulai berlaku pada 2 Januari 2026.
KUHP Baru menggantikan ketentuan pidana yang selama puluhan tahun bersumber dari KUHP lama. Pembentuk undang-undang menyebut aturan baru ini disusun untuk membangun hukum pidana nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
Karena cakupannya luas, masyarakat perlu memahami sejumlah pasal yang berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari.
Pasal zina dan hidup bersama
Salah satu ketentuan yang banyak menjadi perhatian terdapat dalam Pasal 411 mengenai perzinaan.
Ketentuan ini mengatur hubungan seksual dengan orang yang bukan suami atau istrinya. Namun, tindak pidana tersebut termasuk delik aduan sehingga proses hukum tidak dapat dilakukan secara sembarangan.
Selanjutnya, Pasal 412 mengatur mengenai hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah. Ketentuan ini juga memiliki mekanisme pengaduan tertentu sehingga tidak setiap persoalan hubungan pribadi otomatis menjadi perkara pidana.
Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden
KUHP Baru juga mengatur mengenai penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden melalui Pasal 218 dan Pasal 219.
Aturan tersebut menjadi bagian dari ketentuan mengenai penyerangan terhadap kehormatan atau martabat Presiden dan Wakil Presiden.
Meski demikian, ketentuan ini tidak berdiri tanpa batas. Mekanisme pengaduan serta unsur perbuatan yang diatur dalam pasal menjadi bagian penting untuk melihat apakah suatu tindakan dapat diproses secara pidana.
Ketentuan mengenai berita bohong
Perkembangan teknologi membuat penyebaran informasi menjadi semakin cepat. KUHP Baru juga memuat ketentuan pidana berkaitan dengan penyiaran atau penyebaran informasi tertentu yang dapat menimbulkan akibat hukum.
Karena itu, masyarakat perlu berhati-hati ketika membuat maupun menyebarkan informasi, terutama apabila isi informasi tersebut menyerang pihak lain atau memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHP.
Tindak pidana terhadap nyawa
Ketentuan mengenai pembunuhan tetap menjadi bagian penting dalam KUHP Baru.
Pasal 458 mengatur tindak pidana pembunuhan. Sementara Pasal 459 mengatur pembunuhan berencana.
Untuk pembunuhan berencana, KUHP Baru tetap membuka kemungkinan pemberian pidana yang sangat berat, termasuk pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun.
Hal ini menunjukkan bahwa perubahan KUHP tidak menghilangkan ketentuan berat terhadap tindak pidana yang menyerang nyawa manusia.
Aborsi
KUHP Baru juga mengatur persoalan penghentian kehamilan. Ketentuan mengenai aborsi ditempatkan dalam bagian tindak pidana terhadap nyawa dan janin.
Namun, pengaturannya tidak dapat dibaca hanya dari larangan umum. KUHP juga memberikan pengecualian tertentu sesuai kondisi yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
Karena itu, persoalan aborsi harus dilihat berdasarkan unsur perbuatan dan pengecualian yang secara khusus diatur dalam KUHP serta ketentuan terkait lainnya.
Pidana tidak hanya berupa penjara
Salah satu hal penting dalam KUHP Baru adalah jenis pidana yang tidak semata-mata berorientasi pada hukuman penjara.
Sistem pidana baru mengenal berbagai bentuk pidana dan tindakan dengan mempertimbangkan keadaan pelaku, korban, serta tujuan pemidanaan.
Dengan pendekatan tersebut, seseorang yang melakukan tindak pidana tidak selalu harus dipahami hanya dari kemungkinan hukuman penjaranya. Jenis pidana yang dapat dikenakan bergantung pada ketentuan dan unsur perkara yang terbukti.
Mengapa masyarakat perlu mengetahui KUHP Baru?
KUHP bukan hanya aturan untuk aparat penegak hukum. Ketentuan di dalamnya dapat bersinggungan dengan kehidupan masyarakat, mulai dari persoalan keluarga, penghinaan, informasi, tindak kekerasan, hingga kejahatan terhadap nyawa.
Karena itu, memahami pasal-pasal penting dalam KUHP Baru menjadi langkah awal agar masyarakat mengetahui batas antara perbuatan yang diperbolehkan dan tindakan yang dapat menimbulkan konsekuensi pidana.
Perlu dicatat, satu pasal tidak dapat dibaca secara terpisah dari keseluruhan ketentuan KUHP. Unsur tindak pidana, pengecualian, mekanisme pengaduan, serta aturan pidana yang berlaku menjadi bagian penting dalam menentukan penerapannya.
KUHP Baru juga telah mengalami penyesuaian melalui UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, sehingga pembacaan aturan pidana perlu memperhatikan ketentuan terbaru yang berlaku.
Mengetahui daftar pasal penting KUHP Baru bukan berarti menghafal seluruh isi undang-undang. Yang lebih penting adalah memahami hak, kewajiban, batas perilaku, serta konsekuensi hukum dari tindakan yang dilakukan.
Informasi hukum sebaiknya digunakan sebagai pengetahuan awal. Untuk perkara konkret, penerapan pasal tetap bergantung pada fakta kasus dan proses hukum yang berlaku.
Baca informasi hukum dan berita aktual lainnya hanya di JurnalLugas.Com.
(Soefriyanto news)
