JurnalLugas.Com – Presiden Prabowo Subianto tidak menolak niat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatannya.
Namun, pertemuan keduanya di Istana Kepresidenan justru membahas langkah hukum yang ingin ditempuh Gibran untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan, Gibran menyampaikan keinginan mundur secara langsung kepada Prabowo dalam pertemuan pada Selasa (10/11/2026).
Pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam tersebut membahas perkembangan situasi politik setelah muncul persoalan hukum terkait dokumen pendidikan Wakil Presiden.
Prasetyo membenarkan adanya penyampaian keinginan pengunduran diri tersebut.
“Beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri,” kata Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Pernyataan itu sekaligus mengonfirmasi kabar mengenai keinginan Gibran meninggalkan jabatan Wakil Presiden yang sebelumnya menjadi perhatian publik.
Prabowo Tidak Menolak Keinginan Gibran
Di tengah kabar pengunduran diri tersebut, muncul informasi bahwa Prabowo menolak keinginan Gibran.
Namun, Prasetyo memberikan klarifikasi berbeda. Menurutnya, Presiden tidak menyampaikan penolakan dalam pertemuan tersebut.
“Kami ingin meluruskan bahwa tidak benar Presiden menyampaikan penolakan,” ujar Prasetyo.
Ia menjelaskan, Prabowo justru memberikan sejumlah masukan kepada Gibran selama pembicaraan berlangsung.
Meski demikian, Istana belum mengumumkan keputusan resmi mengenai status pengunduran diri Wakil Presiden.
Gibran Minta Kesempatan Tempuh Jalur PTUN
Selain menyampaikan niat mundur, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang digunakannya saat pencalonan Pilpres 2024.
Prasetyo mengungkapkan bahwa Gibran ingin menempuh proses hukum melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Bapak Gibran memohon kesempatan membuktikan keabsahan dokumennya melalui PTUN,” kata Prasetyo.
Permintaan tersebut menjadi bagian penting dalam pertemuan dengan Prabowo.
Dengan demikian, pembicaraan di Istana tidak hanya menyangkut kemungkinan pengunduran diri, tetapi juga upaya Gibran menghadapi persoalan dokumen pendidikan melalui jalur hukum.
Putusan MA dan MK Jadi Latar Belakang
Polemik pendidikan Gibran kembali menjadi sorotan setelah Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026.
Dalam putusan tersebut, MA menyatakan Surat Keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Gibran tidak sah dan batal demi hukum.
Dokumen bernomor 9149/D.D1/KS/2019 itu diterbitkan pada 6 Agustus 2019.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 juga membahas persoalan bukti pendidikan Gibran dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden.
Perkembangan hukum tersebut kemudian memunculkan desakan dari sejumlah kelompok masyarakat dan anggota DPR agar Gibran mempertimbangkan pengunduran diri.
Bahkan, wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR ikut mengemuka sebagai salah satu mekanisme konstitusional untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
Kini, setelah Gibran menyampaikan niat mundur langsung kepada Prabowo, perhatian publik tertuju pada kelanjutan proses hukum di PTUN serta kepastian status jabatan Wakil Presiden.
Perlu ditegaskan, penyampaian niat mengundurkan diri belum berarti Gibran secara resmi telah berhenti dari jabatannya.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(Catur)
