JurnalLugas.Com – Penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki tahapan penting di lingkungan Polri.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto akan menentukan langsung susunan Majelis Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) yang menangani mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Penentuan majelis tersebut menjadi perhatian karena Listyo bukan perwira biasa. Ia merupakan jenderal bintang empat yang masih berstatus anggota aktif Polri, meskipun telah meninggalkan jabatan Kapolri.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menjelaskan bahwa kewenangan menentukan perangkat persidangan berada di tangan Kapolri. Susunan majelis nantinya akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
“Perangkat komisi sidang nanti akan ditentukan oleh Bapak Kapolri,” kata Johnny Isir kepada wartawan, Rabu (11/11/2026).
Polri juga memastikan proses etik terhadap Listyo tidak akan mendapatkan perlakuan khusus hanya karena pangkat dan jabatan yang pernah disandangnya.
Tantangan Menentukan Majelis untuk Jenderal Bintang Empat
Persidangan etik terhadap Listyo memiliki perhatian tersendiri karena menyangkut perwira tinggi dengan pangkat tertinggi di lingkungan kepolisian.
Dalam sidang etik terhadap Irjen Ahrie Sonta sebelumnya, majelis dipimpin perwira tinggi berpangkat bintang tiga. Komposisi tersebut menjadi salah satu gambaran mekanisme penentuan pimpinan sidang bagi perwira tinggi Polri.
Namun, untuk perkara Listyo, susunan majelis masih menunggu keputusan Kapolri Suyudi.
Johnny menegaskan bahwa kedudukan seseorang tidak menjadi alasan untuk memperoleh pengecualian dalam proses penegakan aturan internal kepolisian.
“Siapa pun dia terduga pelaku pelanggar tidak ada perbedaan istimewa,” ujarnya.
Ahrie Sonta Sudah Dipecat, Listyo Menunggu Sidang
Sebelum penanganan perkara Listyo, Polri telah lebih dahulu menggelar sidang etik terhadap Irjen Ahrie Sonta Nasution pada 10 November 2026.
Dalam persidangan tersebut, Ahrie dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Majelis juga menyatakan perbuatannya sebagai tindakan tercela.
Sementara itu, pemeriksaan terhadap tiga terduga pelanggar lainnya masih berlangsung. Polri menargetkan sidang etik lanjutan dapat digelar mulai pekan berikutnya setelah proses pemeriksaan penyidik selesai.
Dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.
Mereka diduga terlibat dalam praktik penyadapan tanpa mengikuti prosedur yang berlaku. Dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses hukum.
Penentuan majelis etik untuk Listyo kini menjadi salah satu tahapan yang dinantikan.
Selain menentukan komposisi pimpinan sidang, proses tersebut juga akan memperlihatkan bagaimana Polri menerapkan aturan internal terhadap seorang jenderal bintang empat yang pernah memimpin institusi kepolisian.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(Bowo)
