JurnalLugas.Com – Pada tanggal 15 Juni 2024, tungku smelter nikel milik PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, mengalami ledakan. Kejadian ini merupakan insiden kedua dalam kurun waktu lima bulan, mengundang perhatian publik dan pengamat terhadap standar keamanan di industri smelter nikel.
Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menyatakan bahwa insiden berulang ini menandakan adanya masalah serius dalam sistem keamanan yang diterapkan oleh smelter tersebut. Menurutnya, teknologi yang digunakan oleh smelter dari China ini tidak memadai, sehingga rentan terhadap kecelakaan seperti kebakaran dan ledakan.
“Ini kan yang kedua kalinya. Makin menguatkan indikasi bahwa smelter yang dari China itu teknologinya memang ecek-ecek,” ungkap Fahmy pada Sabtu (15/6/2024).
Fahmy menyoroti bahwa teknologi keamanan yang buruk menjadi penyebab utama mudahnya smelter terbakar atau meledak. Ia menegaskan perlunya tindakan tegas dari pemerintah dalam menangani masalah ini. Pemerintah diharapkan melakukan audit forensik terhadap semua smelter yang ada untuk memastikan bahwa sistem keamanan mereka memenuhi standar yang diperlukan.
“Pemerintah harus tegas, kau tidak sesuai, cabut izinnya, perbaiki dulu sistem keamanannya,” tambahnya.
Lebih lanjut, Fahmy menekankan bahwa keselamatan pekerja tidak boleh diabaikan. Ia menuduh pemerintah lebih mengutamakan investasi daripada melindungi nyawa pekerja Indonesia. Menurut Fahmy, pemerintah harus berani mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan yang tidak mematuhi standar keamanan, termasuk mencabut izin operasional jika diperlukan.
“Audit forensik untuk menilai kembali sistem keamanan, kalau tidak memenuhi maka harus diperbaiki. Tapi kalau meledak lagi ya cabut izinnya, tapi masalahnya apakah mereka (Pemerintah) berani atau tidak,” lanjut Fahmy.
Fahmy mengkritik bahwa pemerintah tampaknya lebih fokus pada masuknya investasi asing tanpa memperhatikan dampaknya terhadap keselamatan pekerja. Ia menyatakan bahwa prioritas pemerintah seharusnya adalah melindungi nyawa manusia daripada hanya mengejar keuntungan ekonomi.
“Saya melihat Pemerintah lebih mementingkan masuknya investasi daripada nyawa manusia Indonesia. Saya memperkirakan yang penting investasi smelter masuk, mau makan korban berapa pun ya biasa biasa saja,” kata Fahmy menutup pembicaraan.
Kasus ledakan ini memicu perdebatan mengenai keseimbangan antara investasi asing dan perlindungan tenaga kerja lokal. Langkah konkret dari pemerintah dalam merespons insiden ini akan menjadi penentu utama apakah masalah serupa dapat dihindari di masa mendatang.
