JurnalLugas.Com – Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina pernah menjadi sosok penyelamat yang mengeluarkan Bangladesh dari cengkeraman kekuasaan militer. Namun, masa kekuasaannya yang panjang berakhir tiba-tiba pada hari Senin 05 Agustus 2024, ketika para pengunjuk rasa (Demonstran) menyerbu istananya di Dhaka, ibu kota Bangladesh. Selama 15 tahun terakhir, masa kepemimpinannya ditandai dengan kebangkitan ekonomi yang luar biasa, namun juga diwarnai oleh penangkapan massal lawan politik dan sanksi hak asasi manusia terhadap pasukan keamanannya.
Awal Mula Krisis
Aksi protes besar-besaran dimulai pada bulan Juli dengan demonstrasi mahasiswa yang memprotes kebijakan kuota pekerjaan pegawai negeri. Protes ini segera berkembang menjadi kerusuhan mematikan yang menuntut agar Hasina mundur dari jabatannya. Serangan terhadap demonstran oleh polisi dan kelompok mahasiswa pro-pemerintah bulan lalu memicu kecaman internasional yang meluas.
Pemilu Kontroversial
Pada bulan Januari lalu, Hasina (76) memenangkan masa jabatan kelima sebagai perdana menteri. Namun, pemilu tersebut diboikot oleh oposisi yang menuduh adanya kecurangan dan ketidakadilan dalam proses pemungutan suara. Para kritikus juga menuduh pemerintahan Hasina melakukan berbagai pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pembunuhan aktivis oposisi.
Latar Belakang Hasina
Putri dari seorang revolusioner yang memimpin Bangladesh menuju kemerdekaan, Hasina memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi yang pesat di negara yang dulunya dianggap oleh negarawan Amerika Serikat, Henry Kissinger, sebagai “kasus yang tidak dapat diperbaiki.” Tahun lalu, Hasina berjanji untuk mengubah Bangladesh menjadi “negara yang makmur dan maju.” Namun, data pemerintah menunjukkan bahwa sekitar 18 juta pemuda Bangladesh masih menganggur.
Kebangkitan Ekonomi
Hasina masih berusia 27 tahun ketika ayahnya, perdana menteri Sheikh Mujibur Rahman, dibunuh bersama ibunya dan tiga saudara lelakinya dalam kudeta tahun 1975.
Enam tahun kemudian, Hasina kembali ke Bangladesh untuk mengambil alih kendali partai Liga Awami milik ayahnya dan memulai perjuangan panjang yang mencakup masa tahanan rumah yang berkepanjangan. Pada tahun 1990, bersama dengan Khaleda Zia dari Partai Nasionalis Bangladesh (BNP), Hasina membantu menggulingkan diktator militer Hussain Muhammad Ershad.
Hasina pertama kali menjabat sebagai perdana menteri pada tahun 1996, namun kalah dari Zia lima tahun kemudian. Keduanya dipenjara atas dakwaan korupsi pada tahun 2007 setelah kudeta oleh pemerintah yang didukung militer.
Dakwaan tersebut kemudian dibatalkan dan Hasina memenangkan pemilu tahun berikutnya dengan telak. Sejak saat itu, ia memimpin Bangladesh menuju lonjakan ekonomi yang mengesankan, terutama melalui industri ekspor garmen.
Membungkam Perbedaan Pendapat
Namun, kebijakan intoleransi terhadap perbedaan pendapat menimbulkan kebencian di dalam negeri dan kekhawatiran dari negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat.
Lima pemimpin Islam terkemuka dan seorang tokoh oposisi senior dieksekusi mati dalam dekade terakhir setelah dinyatakan bersalah atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan selama perang pembebasan brutal tahun 1971.
Pengadilan tersebut memicu protes massal dan bentrokan mematikan, dengan lawan-lawan Hasina mencap pengadilan tersebut sebagai lelucon dan tindakan bermotif politik untuk membungkam perbedaan pendapat.
Pada tahun 2021, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap cabang elit pasukan keamanan Bangladesh dan tujuh perwira tingginya atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang meluas.
Dalam menghadapi aksi protes yang meningkat belakangan ini, Hasina bersikeras bahwa dia telah bekerja keras untuk negaranya. “Selama lebih dari 15 tahun, saya telah membangun negara ini,” katanya kepada wartawan. “Apa yang tidak saya lakukan untuk rakyat?” cetusnya. Meski begitu, masa jabatannya yang panjang berakhir dengan protes yang mengguncang pemerintahannya, meninggalkan warisan yang kompleks dan penuh kontroversi bagi Bangladesh.
