JurnalLugas.Com – Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan bahwa jajarannya akan tetap netral selama Pilkada 2024, meskipun banyak purnawirawan TNI yang terlibat sebagai calon kepala daerah. Komitmen ini disampaikan Maruli setelah apel Danrem dan Dandim yang digelar di Jakarta Barat, pada Kamis, 10 Oktober 2024.
Menurut Maruli, para purnawirawan TNI yang maju dalam Pilkada sudah tidak memiliki otoritas atau komando di dalam tubuh TNI, sehingga netralitas TNI tetap terjaga. “Mereka (purnawirawan) ini sudah tidak punya lagi komando ke dalam, jadi kita di dalam tinggal bilang saja, kita harus netral. Saya kira tidak ada permasalahan,” ujarnya.
TNI, khususnya TNI AD, berperan penting dalam memastikan kelancaran dan keamanan proses Pemilu, termasuk Pilkada 2024. Maruli menegaskan bahwa sejak awal, seluruh jajaran TNI sudah diberi instruksi untuk tetap netral dalam setiap tahap pelaksanaan pemilu. Hal ini penting karena TNI sering terlibat dalam berbagai tugas penting terkait pemilu, seperti menjaga kondusifitas masyarakat hingga membantu distribusi logistik pemilu.
“Sikap netral harus dilakukan karena TNI memiliki peran krusial dalam mendukung penyelenggaraan pemilu yang damai dan tertib,” tambah Maruli.
Di sisi lain, meskipun menegaskan pentingnya netralitas, Maruli juga tidak akan menghalangi langkah para purnawirawan TNI yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Menurutnya, mereka kini sudah menjadi warga sipil dan memiliki hak politik yang sama dengan warga negara lainnya.
“Beliau-beliau kan sudah sipil, punya hak untuk mendaftar,” kata Maruli, menegaskan bahwa setiap purnawirawan berhak mengikuti proses demokrasi tanpa adanya intervensi dari pihak TNI.
Dalam Pilkada 2024, beberapa nama besar dari kalangan purnawirawan TNI telah maju sebagai calon kepala daerah. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah Jenderal (Purn) Andika Perkasa, mantan Panglima TNI, yang bersaing untuk kursi Gubernur Jawa Tengah melawan Komjen Pol (Purn) Ahmad Luthfi.
Partisipasi purnawirawan dalam politik lokal menunjukkan bahwa mereka, setelah pensiun dari militer, tetap berkontribusi dalam kehidupan politik dan demokrasi Indonesia, namun hal ini dilakukan dengan tetap menghormati prinsip netralitas yang dijunjung tinggi oleh TNI aktif.
Komitmen netralitas yang dipegang oleh TNI AD di bawah pimpinan KSAD Maruli Simanjuntak memastikan bahwa TNI tetap berperan sebagai penjaga keamanan dan stabilitas selama Pilkada 2024.
Meskipun beberapa purnawirawan maju sebagai calon kepala daerah, peran TNI dalam menjaga profesionalisme dan netralitas dalam proses pemilu tidak akan terganggu. Ini penting untuk menjamin bahwa demokrasi Indonesia berjalan dengan adil dan tanpa campur tangan dari institusi militer.
