JurnalLugas.Com – Toyota, sebagai salah satu produsen otomotif terkemuka, akhirnya buka suara mengenai peluang brand-nya kembali digunakan sebagai mobil dinas di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Selama puluhan tahun, Toyota sudah menjadi pilihan langganan pemerintah Indonesia dalam pengadaan kendaraan resmi untuk pejabat tinggi negara.
Menunggu Keputusan dari Sekretariat Negara
Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Anton Jimmi Suwandy, menjelaskan bahwa keputusan terkait pemakaian mobil dinas ada di tangan Sekretariat Negara (Setneg). Hingga saat ini, pihak Toyota masih menunggu arahan dan kebutuhan resmi dari lembaga tersebut.
“Itu mungkin keputusannya ada di Setneg, ya. Jadi kita hanya menunggu posisinya. Kalau Setneg butuh, kita akan siap menyediakan,” kata Anton saat ditemui di arena JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.
Toyota sebelumnya dipercaya sebagai pemasok kendaraan dinas untuk kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada periode 2019-2024. Model yang digunakan adalah Toyota Crown 2.5 HV G-Executive Hybrid, mobil hybrid dengan teknologi ramah lingkungan dan kenyamanan tingkat tinggi.
Mekanisme Tender dan Pengalaman Sebelumnya
Pada masa pemerintahan Jokowi, pengadaan kendaraan dinas dilakukan melalui mekanisme tender terbuka yang menggunakan platform Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). PT Astra International Tbk-TSO keluar sebagai pemenang tender dan menyediakan 101 unit Toyota Crown 2.5 HV G-Executive Hybrid untuk digunakan para menteri dan pejabat setingkat. Nilai total pengadaan tersebut mencapai Rp147,2 miliar.
Pengalaman dan rekam jejak Toyota dalam memenuhi kebutuhan kendaraan dinas membuat brand ini memiliki peluang besar untuk kembali digunakan di pemerintahan mendatang. Namun, keputusan final tetap bergantung pada kebijakan pemerintah, khususnya terkait penggunaan kendaraan konvensional atau listrik.
Potensi Kebijakan Mobil Listrik di Era Prabowo-Gibran
Presiden Jokowi sebelumnya telah menerbitkan kebijakan yang mendorong penggunaan mobil listrik sebagai kendaraan dinas bagi para pejabat pemerintah. Jika kebijakan ini dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran, ada kemungkinan kabinet baru akan lebih memilih kendaraan berbasis listrik dibandingkan mobil konvensional atau hybrid.
Toyota sendiri sudah memiliki portofolio kendaraan listrik, seperti Toyota bZ4X dan berbagai model hybrid, yang bisa menjadi opsi bagi pemerintah. Langkah ini selaras dengan visi Indonesia untuk mengurangi emisi karbon dan mendorong transformasi energi ramah lingkungan.
Dengan sejarah panjang Toyota sebagai mitra pemerintah dan pengalamannya dalam pengadaan mobil dinas, brand ini berpotensi besar untuk tetap menjadi pilihan utama di era kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Namun, keputusan akhir berada di tangan Sekretariat Negara, terutama jika pemerintah memutuskan melanjutkan kebijakan kendaraan listrik untuk memperkuat komitmen terhadap lingkungan.
Toyota siap mengikuti arahan pemerintah, baik dengan menyediakan mobil hybrid maupun kendaraan listrik, demi mendukung kinerja para menteri dan pejabat di pemerintahan baru.
