JurnalLugas.Com – Presiden Lebanon, Joseph Aoun, secara resmi menunjuk Nawaf Salam sebagai Perdana Menteri yang bertugas membentuk pemerintahan baru Lebanon. Penunjukan ini diumumkan dalam konferensi pers di Beirut oleh Direktur Jenderal Kepresidenan Lebanon, Antoine Choucair.
Salam, yang saat ini menjabat sebagai hakim di Mahkamah Pidana Internasional (ICJ), diharapkan tiba di Lebanon pada Selasa waktu setempat untuk memulai proses pembentukan kabinet. Beirut, 13 Januari 2025.
Choucair menyampaikan bahwa keputusan ini diambil setelah Salam memperoleh dukungan mayoritas dari 84 dari total 128 anggota parlemen Lebanon. Sementara itu, sembilan anggota lainnya memilih Najib Mikati, yang saat ini menjabat sebagai Perdana Menteri sementara.
Meskipun penunjukan Nawaf Salam membawa harapan baru, proses pembentukan pemerintahan diperkirakan tidak akan mudah. Sistem politik Lebanon yang didasarkan pada sektarianisme kerap menjadi hambatan dalam mencapai kesepakatan. Konstitusi Lebanon menetapkan pembagian kekuasaan berdasarkan agama, di mana presiden harus beragama Kristen Maronit, perdana menteri seorang Muslim Sunni, dan ketua parlemen berasal dari Muslim Syiah.
Proses ini semakin rumit mengingat krisis politik dan ekonomi yang memburuk selama beberapa tahun terakhir. Penunjukan Salam menjadi momen penting setelah kekosongan jabatan perdana menteri selama dua tahun akibat konflik politik yang berkepanjangan.
Penunjukan Nawaf Salam sebagai Perdana Menteri terjadi hanya beberapa hari setelah parlemen Lebanon memilih Joseph Aoun sebagai presiden baru. Joseph Aoun menggantikan Michel Aoun, yang masa jabatannya berakhir pada 2022. Sebagai mantan Panglima Angkatan Darat, Joseph Aoun menjadi pemimpin kelima dari militer yang memegang jabatan presiden Lebanon.
Langkah ini diharapkan mampu membawa stabilitas di tengah krisis multidimensi yang melanda Lebanon, termasuk runtuhnya ekonomi nasional dan meningkatnya ketegangan politik.
Untuk pembaruan berita dan analisis terkini lainnya, kunjungi JurnalLugas.Com.
