JurnalLugas.Com – Pada Jumat (18/4), Naim Qassem, wakil pemimpin Hizbullah, menanggapi seruan untuk melucuti senjata kelompok tersebut dengan tegas, menyebut upaya itu sebagai “delusi” yang hanya akan menguntungkan kepentingan Israel. Dalam pidato publik yang disampaikan, Qassem menekankan bahwa tidak ada pihak yang boleh memaksakan pelucutan senjata atas gerakan perlawanan ini.
Menurut Qassem, seruan tersebut bukan hanya berbahaya bagi Lebanon, tetapi juga memberi keuntungan kepada Israel yang ingin melihat negara itu lemah dan tidak berdaya. “Israel ingin melihat Lebanon dalam keadaan lemah agar dapat memperluas pengaruh dan memenuhi ambisi ekspansionisnya,” ujar Qassem, menambahkan bahwa pelucutan senjata Hizbullah hanya akan memberi “hadiah” bagi Israel.
Qassem menegaskan bahwa senjata Hizbullah adalah hasil dari respon terhadap pendudukan dan agresi Israel terhadap Lebanon. Ia menganggap senjata itu sebagai alat penting untuk mempertahankan kedaulatan negara, menandaskan bahwa tentara Lebanon saja tidak cukup untuk menjaga keutuhan negara. “Peran militer Hizbullah sangat penting dan harus bekerja bersama lembaga negara dalam menjaga stabilitas Lebanon,” jelasnya.
Pernyataan Qassem ini semakin memperuncing perdebatan dalam politik Lebanon, di mana otonomi militer Hizbullah telah menjadi topik yang memecah belah. Ia menuduh kelompok yang menganjurkan pelucutan senjata Hizbullah sebagai pihak yang mempromosikan agenda asing dan menciptakan krisis buatan.
Di sisi lain, Presiden Lebanon, Joseph Aoun, yang baru-baru ini mengunjungi Qatar, menegaskan komitmennya untuk menempatkan semua senjata di bawah kendali negara pada tahun 2025. Aoun menekankan bahwa proses ini harus dilaksanakan dengan konsensus domestik dan bukan tekanan dari luar.
Dalam kunjungannya, Aoun juga memuji sikap Hizbullah yang menahan diri sejak gencatan senjata dengan Israel pada November lalu. Presiden Lebanon menyebut bahwa Hizbullah telah menyerahkan lebih dari 100 posisinya di sekitar Sungai Litani sebagai bagian dari komitmennya untuk mengurangi ketegangan di wilayah tersebut.
Sementara itu, Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam juga mengungkapkan pandangan yang serupa. Dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi Al Arabiya, Salam menegaskan bahwa hanya negara yang berhak memutuskan soal perang dan perdamaian, bukan kelompok manapun. Pernyataan ini semakin menunjukkan ketegasan pemerintah Lebanon dalam mempertanyakan peran militer Hizbullah di masa depan.
Kedua pemimpin tersebut, Aoun dan Salam, yang baru saja menjabat dalam beberapa bulan terakhir setelah lebih dari satu tahun ketegangan dengan Israel, diyakini sebagai simbol dari meredanya pengaruh Hizbullah dalam pembentukan politik negara.
Perkembangan ini menunjukkan adanya ketegangan yang semakin tajam mengenai peran militer Hizbullah di Lebanon, serta dampaknya terhadap stabilitas politik dan keamanan di kawasan tersebut. Ketegangan antara berbagai pihak di Lebanon semakin memperlihatkan kompleksitas situasi politik dan pertahanan yang dihadapi negara ini dalam menghadapi ancaman eksternal dan perdebatan internal mengenai masa depan peran Hizbullah.
Untuk informasi lebih lanjut tentang perkembangan politik dan isu-isu terkait di Lebanon, kunjungi JurnalLugas.com.
