JurnalLugas.Com — Pemerintah China melayangkan kritik keras terhadap kebijakan “tarif resiprokal” yang diberlakukan oleh Amerika Serikat, menyebut langkah tersebut sebagai bentuk baru dari proteksionisme yang berpotensi menghambat pembangunan negara-negara di kawasan Global Selatan.
Dalam pernyataan resmi pada Senin (7/4), juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menegaskan bahwa kebijakan perdagangan AS itu bertentangan dengan prinsip-prinsip perdagangan global yang adil. Menurutnya, tindakan Washington tidak hanya mencederai kepentingan sah negara-negara berkembang, tetapi juga mengedepankan slogan “America First” dengan mengorbankan stabilitas sistem perdagangan internasional.
“Penerapan tarif timbal balik oleh AS secara jelas mencerminkan semangat unilateralisme dan proteksionisme,” kata Lin dalam konferensi pers. Ia juga memperingatkan bahwa langkah ini akan menghadapi gelombang penolakan dari komunitas global.
Tarif AS Dinilai Langgar Prinsip WTO
Mengacu pada data Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Lin menjelaskan bahwa kebijakan tarif yang tidak merata berpotensi memperlebar kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang. Negara-negara dengan perekonomian rentan akan menanggung beban paling berat akibat ketimpangan sistem perdagangan yang semakin tidak seimbang.
Lin juga menyebut bahwa langkah AS melanggar prinsip nondiskriminasi yang dijunjung tinggi WTO. Ia menilai tindakan ini merusak keteraturan ekonomi dan perdagangan internasional, sekaligus membahayakan keamanan rantai pasok global.
Ancaman terhadap Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030
Penerapan tarif diskriminatif oleh AS, menurut Lin, menjadi hambatan besar terhadap upaya pencapaian Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 yang diinisiasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ia menegaskan bahwa pembangunan seharusnya menjadi hak semua negara, bukan hanya hak istimewa segelintir kekuatan ekonomi global.
“Keterbukaan dan kolaborasi adalah arus utama sejarah. Keuntungan bersama dan hasil yang saling menguntungkan merupakan harapan seluruh umat manusia,” ungkapnya.
Seruan untuk Menjaga Multilateralisme
Lin mengajak seluruh negara untuk tetap memegang teguh prinsip kerja sama global, konsultasi inklusif, serta distribusi manfaat secara merata. Ia juga menyerukan perlunya memperkuat sistem internasional yang dipimpin oleh PBB dan sistem perdagangan multilateral yang terpusat pada WTO.
“Semua pihak harus bersatu menolak setiap bentuk unilateralisme dan proteksionisme, demi menjaga stabilitas ekonomi dunia,” tutup Lin.
Baca berita internasional lainnya hanya di JurnalLugas.Com.
