JurnalLugas.Com – Presiden Tiongkok Xi Jinping dijadwalkan melakukan lawatan diplomatik selama lima hari ke Asia Tenggara sebagai bagian dari strategi mempererat kerja sama ekonomi regional sekaligus menanggapi tantangan global, khususnya dari kebijakan tarif perdagangan Amerika Serikat. Kunjungan ini menandai perjalanan luar negeri pertamanya pada tahun 2025.
Xi Jinping akan mengunjungi tiga negara kunci Vietnam, Malaysia, dan Kamboja. Tiga destinasi ini dipilih dengan pertimbangan strategis untuk memperkuat posisi China sebagai mitra utama di kawasan, sekaligus menegaskan pengaruhnya di tengah ketidakpastian global akibat tarif tinggi yang diberlakukan oleh Washington.
“Kunjungan ini sangat penting untuk wilayah yang lebih luas,” ujar Lin Jian, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, pada Minggu, 13 April 2025.
China Jadi Penyeimbang Baru di Tengah Gejolak Global
Langkah diplomatik Xi ini dianggap sebagai upaya China untuk menjadi alternatif stabil dalam menghadapi gejolak ekonomi yang dipicu oleh kebijakan tarif AS. Beijing mengkritik keras kebijakan tarif tersebut yang dinilai merugikan negara-negara berkembang dan berpotensi mengguncang kestabilan perdagangan global.
Menteri Perdagangan China, Wang Wentao, bahkan secara langsung menyampaikan kekhawatiran tersebut kepada Direktur Jenderal Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Ngozi Okonjo-Iweala. Ia menekankan bahwa dampak negatif dari kebijakan tarif AS dapat merembet ke banyak negara, terutama kawasan Asia Tenggara yang sangat bergantung pada perdagangan internasional.
ASEAN Jadi Mitra Strategis Ekspor China
Kawasan Asia Tenggara bukan tanpa alasan menjadi prioritas diplomasi Xi. Berdasarkan data tahun 2024, negara-negara ASEAN merupakan mitra ekspor terbesar bagi China, dengan nilai ekspor mencapai USD586,5 miliar. Di antara negara-negara tersebut, Vietnam mencatat sebagai importir terbesar dengan nilai USD161,9 miliar, disusul Malaysia sebesar USD101,5 miliar.
Dominasi ekspor ini menunjukkan ketergantungan ekonomi ASEAN pada produk manufaktur China, dan membuat negara-negara di kawasan ini berada dalam posisi sulit menyikapi kebijakan tarif Amerika Serikat yang agresif.
Kekhawatiran atas Kebijakan Tarif Trump
Presiden AS Donald Trump sebelumnya telah memberlakukan tarif impor hingga 46 persen pada berbagai produk, kebijakan yang kemudian diperluas menjadi 145 persen untuk produk dari China. Meskipun ada jeda 90 hari dan pengecualian sementara untuk barang-barang elektronik konsumen, ketidakpastian tetap membayangi.
Huong Le Thu, Wakil Direktur Program Asia di International Crisis Group, menilai bahwa kebijakan Trump telah menciptakan “kecemasan besar” di antara negara-negara berkembang. Ia memperingatkan bahwa jika kebijakan tersebut benar-benar diterapkan secara penuh di luar China, negara-negara Asia kemungkinan besar akan semakin menjauh dari orbit ekonomi Amerika Serikat.
“Tarif-tarif ini, jika benar-benar diterapkan di luar China, akan membuat ekonomi-ekonomi tersebut tidak memiliki pilihan selain menjauh lebih jauh dari AS,” kata Huong.
Diplomasi Ekonomi China Masuki Babak Baru
Langkah Xi Jinping berkeliling Asia Tenggara dipandang sebagai manuver penting dalam geopolitik dan perdagangan internasional. Dengan menyasar negara-negara ASEAN yang sangat terintegrasi dalam rantai pasok global, China ingin membuktikan bahwa dirinya mampu menjadi jangkar stabilitas ekonomi di tengah badai kebijakan proteksionis dari negara-negara Barat.
Kunjungan ini bukan sekadar seremoni diplomatik, melainkan langkah konkret dalam menyusun ulang peta ekonomi global dengan ASEAN sebagai poros utama kerja sama China di kawasan.
Baca artikel selengkapnya dan perkembangan terkini seputar Asia dan diplomasi ekonomi di JurnalLugas.Com
