China Geram Usai Alibaba, BYD dan Baidu Masuk Daftar Hitam Militer AS

Dashboard BYD
Foto : Tampilan Dashboard Mobil BYD

JurnalLugas.Com – Hubungan antara Amerika Serikat dan China kembali memasuki fase panas setelah Washington memperluas daftar perusahaan asal Negeri Tirai Bambu yang dianggap memiliki keterkaitan dengan pengembangan militer Beijing. Langkah tersebut memicu reaksi keras dari pemerintah China yang menilai kebijakan itu sebagai bentuk diskriminasi terhadap dunia usaha mereka.

Dalam pembaruan terbaru yang dirilis Departemen Pertahanan Amerika Serikat, sejumlah perusahaan teknologi dan industri terbesar China resmi dimasukkan ke dalam daftar perusahaan yang dinilai mendukung modernisasi militer negara tersebut. Nama-nama besar seperti Alibaba, BYD, dan Baidu kini bergabung dengan sejumlah perusahaan lain yang sebelumnya telah masuk dalam daftar serupa.

Bacaan Lainnya

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menyatakan bahwa pemerintahnya menolak keras kebijakan Washington yang dianggap memperluas definisi keamanan nasional untuk menekan perusahaan-perusahaan China.

Menurut Lin, langkah tersebut tidak hanya merugikan perusahaan yang menjadi sasaran, tetapi juga menciptakan ketidakpastian dalam hubungan ekonomi dan perdagangan global yang selama ini saling terhubung.

Daftar perusahaan yang dikategorikan memiliki hubungan dengan militer China terus bertambah dari tahun ke tahun. Dalam pembaruan terbaru, jumlah perusahaan yang masuk kategori tersebut mencapai hampir dua ratus entitas.

Masuknya Alibaba, BYD, dan Baidu menjadi sorotan karena ketiganya merupakan simbol kekuatan ekonomi dan teknologi China di tingkat global. Alibaba dikenal sebagai raksasa perdagangan digital dan layanan teknologi finansial, sementara BYD merupakan salah satu produsen kendaraan listrik terbesar di dunia. Adapun Baidu selama ini menjadi pemain utama dalam sektor mesin pencari dan kecerdasan buatan di China.

Baca Juga  ALBA-TCP Kecam Penetapan AS terhadap Cartel de los Soles sebagai Organisasi Teroris

Selain ketiga perusahaan tersebut, sejumlah perusahaan teknologi canggih lain juga ikut tercantum, termasuk perusahaan robotika, pengembang kecerdasan buatan, produsen semikonduktor, hingga perusahaan bioteknologi.

Kebijakan Pentagon memiliki konsekuensi yang cukup serius. Pemerintah Amerika Serikat akan membatasi kerja sama kontrak dengan perusahaan-perusahaan yang masuk daftar tersebut. Selain itu, pembelian produk maupun layanan dari perusahaan terkait melalui pihak ketiga juga akan diperketat dalam beberapa tahun mendatang.

Meski demikian, status dalam daftar tersebut bukan berarti perusahaan langsung dikenakan sanksi ekonomi penuh. Beberapa perusahaan masih memiliki peluang untuk mengajukan keberatan atau meminta evaluasi ulang atas status mereka.

Pengamat hubungan internasional menilai daftar tersebut merupakan bagian dari strategi Washington untuk membatasi akses teknologi yang dianggap berpotensi memperkuat kemampuan militer China.

Pemerintah China menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk tekanan ekonomi yang dibungkus dengan alasan keamanan nasional. Beijing berpendapat bahwa banyak perusahaan yang masuk daftar merupakan entitas komersial yang beroperasi secara global dan tidak dapat disamakan dengan institusi militer.

Lin menegaskan bahwa pemerintah China akan mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi hak serta kepentingan sah perusahaan-perusahaan nasional yang terkena dampak.

Baca Juga  Iran Gugat Amerika Serikat ke Mahkamah Arbitrase Den Haag, Tuduhan Agresi Militer

Pernyataan itu menunjukkan bahwa Beijing tidak akan tinggal diam menghadapi kebijakan baru Washington yang berpotensi menghambat ekspansi perusahaan teknologi China ke pasar internasional.

Perkembangan terbaru ini menjadi perhatian karena terjadi tidak lama setelah adanya upaya diplomatik kedua negara untuk meredakan ketegangan yang berlangsung selama beberapa tahun terakhir.

Persaingan di bidang teknologi, semikonduktor, kendaraan listrik, hingga kecerdasan buatan telah menjadi titik konflik utama antara dua ekonomi terbesar dunia tersebut. Di saat berbagai pihak berharap hubungan kedua negara mulai membaik, perluasan daftar perusahaan yang dianggap terkait militer justru berpotensi memunculkan babak baru persaingan strategis.

Analis menilai kebijakan terbaru Amerika Serikat dapat memperburuk sentimen pasar global karena melibatkan perusahaan-perusahaan besar yang memiliki pengaruh luas terhadap rantai pasok internasional.

Jika ketegangan terus meningkat, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh China dan Amerika Serikat, tetapi juga negara-negara lain yang memiliki hubungan dagang erat dengan kedua kekuatan ekonomi tersebut.

Baca berita ekonomi, bisnis, dan geopolitik internasional lainnya hanya di JurnalLugas.Com: https://jurnallugas.com

(Handoko)

Tombol Google News - JurnalLugas

Pos terkait