JurnalLugas.Com — Pemerintah Rusia kembali menegaskan bahwa pengakuan internasional atas lima wilayah Ukraina yang kini berada di bawah kendalinya, termasuk Semenanjung Krimea, merupakan syarat utama untuk mengakhiri konflik dengan Ukraina.
Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, pada Senin (28/4), menyatakan bahwa meski syarat tersebut tidak bisa ditawar, Moskow tetap terbuka terhadap dialog damai.
“Kami tetap bersedia berunding, tetapi keputusan ada di tangan Kiev. Hingga kini, belum ada indikasi dari pihak Ukraina yang menunjukkan kesiapan untuk bernegosiasi,” kata Lavrov dalam pernyataannya.
Pernyataan Lavrov disampaikan sehari setelah Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, mendesak Rusia untuk menyepakati gencatan senjata di Ukraina. Trump bahkan meyakini bahwa Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mungkin akan mempertimbangkan kompromi terkait wilayah Krimea, meskipun sebelumnya Zelenskyy bersikeras tidak akan menyerahkan wilayah tersebut.
Lavrov juga menegaskan bahwa Rusia menginginkan Ukraina bersikap netral dan tidak menjadi anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Menurutnya, status netral dan non-blok Ukraina merupakan bagian penting dari penyelesaian konflik yang sesuai dengan kepentingan keamanan nasional Rusia.
Sejak invasi besar-besaran yang dimulai pada Februari 2022, Rusia telah menguasai sebagian besar wilayah Donetsk, Kherson, Luhansk, dan Zaporizhzhia. Bersama dengan Semenanjung Krimea, yang sebelumnya dianeksasi pada 2014, Moskow menyatakan kelima wilayah itu sebagai bagian sah dari Federasi Rusia.
Namun, langkah tersebut mendapat kecaman keras dari Kiev dan sekutunya. Presiden Zelenskyy berjanji untuk merebut kembali seluruh wilayah yang diduduki Rusia dan menolak segala bentuk aneksasi. Dukungan internasional juga tetap mengalir kepada Ukraina, dengan Amerika Serikat, Turki, Uni Eropa, dan puluhan negara lain menegaskan bahwa pencaplokan wilayah Krimea dan wilayah lainnya adalah tindakan ilegal.
Untuk mengikuti perkembangan berita terkini lainnya, kunjungi JurnalLugas.Com.
