JurnalLugas.Com – Sebuah organisasi HAM ternama asal Swiss, TRIAL International, kembali mengangkat suara keras terhadap Gaza Humanitarian Foundation (GHF), sebuah lembaga bantuan berbasis di Jenewa yang dikabarkan didukung oleh Amerika Serikat.
TRIAL menyoroti kekhawatiran mendalam mengenai keterlibatan perusahaan militer swasta dalam distribusi bantuan kemanusiaan yang dikirim ke Jalur Gaza. Menurut mereka, pendekatan ini tidak hanya membahayakan nyawa warga sipil, tetapi juga berpotensi melanggar prinsip dasar hukum humaniter internasional.
Kritik Keras Terhadap Model Distribusi Bantuan
Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada awal pekan ini, TRIAL International mengungkap bahwa Departemen Luar Negeri Federal Swiss (FDFA) tengah mengevaluasi ulang aspek hukum dalam operasi GHF, terutama terkait penggunaan jasa keamanan swasta. Di sisi lain, Dewan Pengawas Federal untuk Yayasan (ASF) mengaku belum dapat mengukur kesesuaian GHF dengan regulasi nasional karena aktivitas mereka dinilai belum dimulai.
Namun, TRIAL membantah klaim tersebut. “Pernyataan itu tidak akurat. GHF telah beroperasi di lapangan sejak lama. Karena itu, kami mendesak otoritas Swiss untuk segera melakukan penyelidikan terhadap aktivitas mereka,” ujar lembaga itu dalam keterangannya.
TRIAL juga mengingatkan bahwa menggunakan jasa keamanan swasta dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan justru memperbesar risiko konflik dan dapat memperkeruh situasi di lapangan. “Bantuan tidak boleh dijadikan senjata. Pendekatan militeristik hanya akan mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan,” tegas Philip Grant, Direktur Eksekutif TRIAL International.
Desakan untuk Patuh pada Konvensi Jenewa
Sebagai negara yang menjadi tempat ditandatanganinya Konvensi Jenewa, Swiss disebut memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan setiap lembaga berbasis di wilayahnya—termasuk GHF—mematuhi aturan tersebut. Dalam beberapa hari terakhir, TRIAL telah mengajukan dua permohonan resmi kepada FDFA dan ASF untuk mengevaluasi kesesuaian GHF dengan hukum Swiss dan hukum internasional.
Situasi darurat di Gaza disebut semakin mendesak. Namun, penggunaan model distribusi berbasis keamanan swasta dinilai akan mengalihkan perhatian dari upaya utama, seperti pembukaan akses bantuan, perlindungan terhadap pekerja kemanusiaan, serta koordinasi yang lebih baik dengan PBB dan LSM lainnya yang telah berpengalaman di lapangan.
PBB Ikut Bersuara
Peringatan serupa juga datang dari Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA). Melalui juru bicaranya, Jens Laerke, OCHA menyampaikan kekhawatiran bahwa klaim GHF terkait distribusi bantuan dapat mengaburkan fokus utama dalam krisis kemanusiaan ini.
“Yang paling mendesak adalah membuka semua jalur masuk ke Gaza, menciptakan lingkungan aman di wilayah tersebut, dan mempercepat persetujuan pengiriman bantuan yang kini menumpuk di perbatasan,” ujar Laerke dalam konferensi pers di Jenewa.
Ia juga menambahkan bahwa hingga kini, PBB belum melihat bukti nyata terkait distribusi bantuan yang diklaim telah dilakukan GHF.
Seruan untuk Pembukaan Akses Kemanusiaan
Di tengah meningkatnya kekhawatiran internasional, berbagai kelompok kemanusiaan kembali menyerukan agar akses penting seperti Rafah dan Kerem Shalom segera dibuka kembali. Mereka juga menekankan perlunya perlindungan maksimal bagi para relawan dan tenaga bantuan yang bekerja di dalam wilayah Gaza yang dilanda krisis berkepanjangan.
Mereka menilai, hanya dengan akses kemanusiaan yang besar, berkelanjutan, dan dipimpin oleh aktor yang memiliki kredibilitas global, bantuan bisa sampai ke tangan mereka yang paling membutuhkan tanpa embel-embel kepentingan politik maupun militer.
Baca berita terkini dan informasi mendalam lainnya hanya di JurnalLugas.Com
