JurnalLugas.Com – Pemerintah resmi menaikkan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan hingga Rp5 miliar, khusus bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergerak sebagai kontraktor. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem perumahan nasional serta mendukung target ambisius Program 3 Juta Rumah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, peningkatan plafon KUR ini ditujukan agar UMKM kontraktor dapat membangun lebih banyak unit rumah tipe 36 secara berkelanjutan.
“Untuk ekosistem perumahan tadi juga diluncurkan, plafonnya dinaikkan sampai dengan Rp5 miliar. Itu diberikan kepada UMKM kontraktor usaha kecil dan menengah dengan kriteria UMKM, yakni modal hingga Rp5 miliar dan omzet atau penjualan sampai Rp50 miliar,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (3/7/2025).
Dengan plafon sebesar itu, menurut Airlangga, pelaku usaha berpeluang membangun sekitar 38 hingga 40 unit rumah selama periode empat sampai lima tahun.
Tak hanya dari sisi suplai, pemerintah juga memperkuat sisi permintaan (demand side). Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa mengakses KUR untuk keperluan renovasi rumah, termasuk renovasi hunian yang digunakan sebagai tempat usaha.
“Kita juga akan mempersiapkan plafon kira-kira sebesar Rp13 triliun untuk kebutuhan renovasi rumah,” lanjut Airlangga.
Sinergi Antar Kementerian
Langkah strategis ini merupakan hasil koordinasi lintas kementerian. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyampaikan bahwa pihaknya telah menggelar rapat evaluasi bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto guna memperkuat skema KUR perumahan.
“Hari ini saya menghadiri rapat evaluasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) semester I tahun 2025 serta usulan pengembangan skema KUR ke depan. Ini merupakan bentuk tindak lanjut dari dukungan besar Bapak Presiden Prabowo terhadap sektor perumahan,” tutur Maruarar.
Ia menambahkan, berkat komitmen dan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto, Program 3 Juta Rumah mendapat dorongan kuat dari seluruh elemen pemerintahan.
“Dengan dukungan penuh Presiden, semua pihak dalam ekosistem perumahan bahu-membahu menyukseskan pembangunan dan renovasi rumah rakyat,” jelasnya.
Pemerintah menargetkan pelaksanaan Program 3 Juta Rumah berjalan optimal melalui sinergi kebijakan lintas kementerian. Diharapkan, kebijakan ini mampu menjawab tantangan backlog perumahan nasional sekaligus memperkuat perekonomian UMKM di sektor konstruksi.
Baca berita lengkap dan update terkini lainnya hanya di JurnalLugas.Com.
