JurnalLugas.Com — Anggota Komisi XII DPR RI, Mukhtarudin, menyatakan bahwa rencana pemerintah mendorong investasi senilai Rp1.600 triliun untuk sektor hilirisasi nasional menandakan optimisme tinggi investor terhadap arah kebijakan ekonomi Indonesia.
Menurut Mukhtarudin, besarnya nilai target tersebut bukan hanya menunjukkan ambisi besar pemerintah, tetapi juga menandakan bahwa pelaku pasar mulai percaya terhadap arah pembangunan industri yang berbasis nilai tambah.
“Nilai ini mencerminkan bahwa pasar mulai merespons positif kebijakan hilirisasi yang dijalankan pemerintah. Ini menjadi sinyal bahwa Indonesia mulai dilihat sebagai pusat industri sumber daya alam yang terintegrasi dan siap bersaing di tingkat global,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (22/7).
Ia menilai bahwa komitmen investasi yang semakin jelas merupakan hasil dari konsistensi pemerintah dalam menyuarakan program hilirisasi, sebagaimana terus digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Mukhtarudin juga mengingatkan bahwa hilirisasi tidak boleh semata-mata fokus pada pengolahan mineral seperti smelter, melainkan harus diperluas hingga sektor lain seperti manufaktur, energi, dan logistik. Menurutnya, perluasan ini penting demi memperkuat industri nasional secara menyeluruh.
“Yang kita bangun bukan sekadar fasilitas, melainkan ekosistem industri baru yang berbasis sumber daya alam. Investasi harus diarahkan ke industri pengolahan, penguatan manufaktur, dan infrastruktur energi, khususnya di luar Pulau Jawa agar pemerataan ekonomi bisa terwujud,” jelas legislator dari Kalimantan Tengah tersebut.
Lebih lanjut, ia menggarisbawahi pentingnya penguatan sistem tata kelola dalam pelaksanaan hilirisasi agar tidak hanya berdampak secara ekonomi, tetapi juga sosial dan lingkungan. Ia mendorong pemerintah agar merancang peta jalan hilirisasi yang lebih terstruktur dan inklusif.
“Peta jalan hilirisasi harus melibatkan semua unsur, mulai dari BUMN strategis, pelaku usaha nasional, hingga UMKM di daerah. Semua harus menjadi bagian dari rantai pasok agar manfaatnya merata,” katanya.
Mukhtarudin juga memastikan bahwa DPR RI, khususnya Komisi XII, akan menjalankan fungsi pengawasan secara ketat agar kebijakan ini terlaksana secara transparan dan adil.
“Kami akan pastikan kebijakan ini berjalan sesuai sasaran, tidak menimbulkan ketimpangan, dan bisa mendorong pertumbuhan industri jangka panjang. Dukungan penuh akan kami berikan kepada Kementerian ESDM dan pihak terkait lainnya,” tambahnya.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa keberhasilan hilirisasi akan menjadi tolok ukur keberhasilan transformasi ekonomi nasional ke depan. Ia berharap kerja sama lintas kementerian dan dunia usaha dapat mengunci target ambisius tersebut.
“Hilirisasi adalah pilar utama menuju kemandirian industri nasional. Kita harus mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan mulai membangun fondasi industri yang berkelanjutan dan bernilai tambah,” pungkasnya.
Untuk informasi lebih lengkap seputar kebijakan ekonomi dan investasi nasional, kunjungi JurnalLugas.Com.
