JurnalLugas.Com – Pemimpin Thailand dan Kamboja dijadwalkan bertemu di Kuala Lumpur, Malaysia, pada Senin (28/7/2025) untuk membahas upaya meredakan konflik bersenjata di perbatasan kedua negara. Pertemuan diplomatik ini terjadi di tengah meningkatnya tekanan internasional, khususnya dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang mendesak segera dihentikannya kekerasan.
Dalam empat hari terakhir, setidaknya 34 orang dilaporkan tewas dan lebih dari 168 ribu warga terpaksa meninggalkan rumah mereka akibat konflik. Malaysia, sebagai Ketua ASEAN tahun ini, memfasilitasi pertemuan guna mencari solusi damai.
Malaysia Fasilitasi Pertemuan Dua Negara Bertetangga
Pelaksana Tugas Perdana Menteri Thailand, Phumtham Wechayachai, akan menghadiri pembicaraan tersebut atas undangan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim. Meskipun pihak Kamboja belum mengonfirmasi kehadiran secara resmi, Perdana Menteri Hun Manet diperkirakan akan datang.
Menurut pernyataan yang disampaikan oleh juru bicara pemerintah Thailand, pertemuan ini bertujuan untuk menciptakan ruang dialog yang dapat menurunkan tensi militer dan membuka jalan bagi solusi damai.
“Kami menyambut baik inisiatif diplomasi regional ini sebagai bentuk komitmen terhadap stabilitas kawasan,” ujar seorang pejabat senior Thailand yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Tekanan Amerika Serikat dan Ancaman Sanksi Dagang
Presiden AS Donald Trump melalui unggahan di Truth Social menyatakan bahwa dirinya telah berbicara langsung dengan kedua pemimpin negara terkait. Ia menyampaikan peringatan keras bahwa Amerika Serikat akan menghentikan kerja sama dagang bila kekerasan terus berlangsung.
Trump menyebut kedua negara telah menyatakan kesediaannya untuk duduk bersama dalam pembicaraan damai. Ia mengklaim bahwa pihak Kamboja sudah menyetujui gencatan senjata tanpa syarat, dan Thailand menyampaikan dukungan prinsipil.
“Kamboja akan menghentikan semua operasi militer segera, demi melindungi warga sipil,” tulis Trump mengutip hasil pembicaraannya dengan Hun Manet.
Meski demikian, Thailand menyatakan bahwa mereka akan tetap mempertahankan operasi pertahanan sampai ada sinyal nyata dari pihak Kamboja.
“Thailand tidak menutup ruang negosiasi, namun kami menuntut itikad baik dari Kamboja,” tulis Kementerian Luar Negeri Thailand dalam siaran resminya.
Eskalasi Konflik: Saling Serang dan Saling Tuduh
Konflik memanas sejak ledakan ranjau darat di perbatasan pada Kamis lalu (24/7) yang melukai lima tentara Thailand. Insiden itu memicu rentetan saling serang antar militer kedua negara, termasuk penggunaan artileri berat dan roket.
Juru bicara militer Thailand, Kolonel Richa Suksowanont, menyatakan bahwa Kamboja menembakkan artileri ke Provinsi Surin dan roket ke arah kompleks Candi Ta Muen Thom, kawasan perbatasan yang masih menjadi sengketa.
“Serangan itu membahayakan warga sipil. Sebagai respons, kami meluncurkan tembakan balasan dengan artileri jarak jauh,” ujar Richa dalam konferensi pers terbatas.
Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Kamboja menuding Thailand sebagai pihak yang memulai eskalasi dengan pengerahan tank dan pasukan darat ke wilayah mereka pada Minggu pagi.
Letnan Jenderal Maly Socheata menyebut serangan tersebut sebagai tindakan “agresi sistematis” yang menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur sipil.
“Kami menuntut dihentikannya semua bentuk serangan dan penarikan pasukan Thailand dari wilayah kami,” tegas Socheata dalam pernyataan resmi.
Korban dan Pengungsian Massal
Hingga Minggu malam (27/7), pemerintah Thailand melaporkan 21 korban jiwa, sebagian besar adalah warga sipil. Di pihak Kamboja, terdapat 13 korban tewas. Total jumlah korban kini mencapai 34 orang, dengan puluhan lainnya luka-luka.
Dampak dari konflik ini sangat dirasakan warga sipil. Thailand melaporkan lebih dari 131 ribu penduduk mengungsi ke lokasi aman, sementara Kamboja mencatat sekitar 37 ribu pengungsi dari tiga provinsi perbatasan.
Banyak desa kini kosong. Sekolah, rumah sakit, dan pusat kegiatan masyarakat ditutup karena alasan keamanan.
“Kami tidur di tenda darurat, tanpa tahu kapan bisa pulang,” ujar seorang warga dari Provinsi Banteay Meanchey, yang dievakuasi ke posko pengungsian di Battambang.
ASEAN dalam Tekanan, Dunia Menanti Solusi
Krisis ini menjadi ujian besar bagi ASEAN yang selama ini dikenal memegang prinsip non-intervensi. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mencoba mengubah pendekatan tersebut dengan memainkan peran aktif sebagai mediator.
“ASEAN tidak boleh diam saat anggotanya saling berperang,” ungkap seorang diplomat Malaysia yang terlibat dalam proses fasilitasi.
Analis hubungan internasional menilai bahwa tekanan dari negara besar seperti AS bisa menjadi momentum bagi ASEAN untuk memperkuat mekanisme penyelesaian konflik di kawasan.
Pertemuan Senin ini menjadi harapan terakhir bagi banyak pihak yang menginginkan berakhirnya konflik bersenjata Thailand-Kamboja.
Jika gencatan senjata bisa dicapai, maka fokus selanjutnya akan beralih pada pemulihan pasca-konflik, termasuk pengembalian pengungsi dan rehabilitasi wilayah perbatasan. Namun jika pertemuan gagal, potensi perang terbuka bisa menjadi kenyataan yang mengkhawatirkan.
Pihak internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, telah menyerukan agar kedua negara menahan diri dan menegakkan hukum humaniter.
Seluruh mata kini tertuju pada Kuala Lumpur, tempat para pemimpin dua negara bertetangga mencoba menghentikan pertumpahan darah yang meresahkan kawasan Asia Tenggara.
Baca berita selengkapnya dan update lainnya hanya di: JurnalLugas.Com
