JurnalLugas.Com – Pemerintah Amerika Serikat mengumumkan pengerahan penuh 800 personel Garda Nasional di ibu kota Washington DC. Keputusan ini diambil langsung oleh Presiden Donald Trump dengan dalih menjaga keamanan, meskipun catatan resmi menunjukkan tingkat kejahatan kekerasan di kota tersebut justru mengalami penurunan.
Pentagon memastikan seluruh pasukan yang berasal dari Angkatan Darat dan Angkatan Udara kini sudah bergabung dalam Joint Task Force DC. “Per hari ini, seluruh 800 prajurit telah dimobilisasi dan berada di ibu kota,” ujar Juru Bicara Pentagon, Kingsley Wilson, Jumat (15/8/2025).
Fokus Patroli dan Pengamanan Objek Vital
Menurut Wilson, pasukan akan membantu Kepolisian Metropolitan DC serta penegak hukum federal dalam menjaga monumen, melakukan patroli di lingkungan warga, melindungi fasilitas pemerintah, hingga mengatur lalu lintas di titik-titik strategis.
“Mereka akan tetap berada di sini sampai hukum dan ketertiban dipulihkan di Distrik, sebagaimana ditentukan oleh presiden,” tegasnya.
Angkatan Darat AS menambahkan, kehadiran mereka bertujuan memberi efek cegah terhadap potensi pelanggaran hukum. Garda Nasional tidak akan melakukan penangkapan atau penggeledahan, namun dapat menahan sementara seseorang jika dianggap membahayakan. Senjata akan tetap disimpan dan hanya digunakan bila situasi memaksa.
Kebijakan yang Memicu Perdebatan
Pengumuman pengerahan pasukan ini disampaikan Trump awal pekan bersamaan dengan langkah pemerintah federal mengambil alih kendali Kepolisian Washington DC. Presiden menyebut langkah itu sebagai upaya untuk “mengambil kembali ibu kota kita.”
Washington DC yang dikuasai Partai Demokrat kerap menjadi sasaran kritik politik dari kubu Republik. Trump dan pendukungnya menuding kota tersebut dilanda masalah keamanan, tunawisma, dan pengelolaan keuangan yang buruk.
Meski demikian, data resmi Kepolisian Washington menunjukkan adanya penurunan signifikan pada kasus kejahatan kekerasan dari 2023 ke 2024, meski angkanya masih di atas sebelum pandemi.
Langkah Serupa Pernah Dilakukan di Los Angeles
Kebijakan ini mengikuti pola yang sama seperti pada Juni lalu, ketika Trump mengerahkan Garda Nasional dan Marinir ke Los Angeles untuk meredam kerusuhan terkait razia imigrasi.
Pengerahan di Washington DC kali ini juga mencatat sejarah, menjadi yang pertama sejak 1965 ketika seorang presiden mengerahkan Garda Nasional tanpa persetujuan gubernur. Umumnya, pasukan ini berada di bawah komando gubernur negara bagian dan hanya dapat difederalisasi agar berada di bawah kendali presiden. Namun khusus untuk DC, komando langsung berada di tangan presiden.
Kebijakan tersebut menuai perdebatan di kalangan politisi dan aktivis hak sipil, yang menilai langkah ini lebih bernuansa politik ketimbang murni penegakan hukum.
Baca berita lengkap lainnya di JurnalLugas.Com
