JurnalLugas.Com – Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono, menegaskan bahwa keterlibatan Kejaksaan dalam memberikan pendampingan hukum terhadap Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih merupakan langkah penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan.
Ia menjelaskan, keberadaan jaksa sebagai mitra strategis akan membuat pengelolaan koperasi lebih tertib. “Dengan edukasi hukum, risiko koperasi melanggar aturan dapat ditekan,” kata Ferry saat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Palangka Raya.
Pengawasan Internal dan Eksternal
Ferry menambahkan, pengawasan yang dilakukan tidak bisa hanya dari dalam koperasi semata. Menurutnya, kehadiran pihak eksternal akan memberikan penilaian lebih objektif sekaligus membantu mengurangi potensi kesalahan.
Sinergi Daerah dan Aparat Penegak Hukum
Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menyambut baik kerja sama Program Jaksa Garda Desa. Ia menyebut langkah ini sebagai bentuk sinergi nyata antara pemerintah daerah dengan Kejaksaan.
“Kejaksaan bukan hanya mengawasi, tetapi juga memberi rambu-rambu agar koperasi tetap sesuai aturan hukum,” ujar Agustiar. Dengan pendampingan tersebut, lanjutnya, para pengurus koperasi merasa lebih aman dan percaya diri dalam mengelola lembaga.
Dukungan Pejabat Pusat
Penandatanganan PKS ini turut dihadiri sejumlah pejabat pusat, di antaranya Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri La Ode Ahmad P. Balombo, Staf Khusus Mendagri Bidang Pemerintahan Desa dan Pembangunan Hoirrudin Hasibuan, serta Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung RI Reda Manthovani.
Kehadiran mereka mempertegas dukungan pemerintah pusat dalam memperkuat peran koperasi desa, khususnya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Berita lengkap dan ulasan lainnya dapat diakses melalui JurnalLugas.Com
