JurnalLugas.Com — Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10) malam. Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis nasional, salah satunya mengenai evaluasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025.
Menurut Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, pertemuan berlangsung selama hampir tiga jam dan dihadiri jajaran kabinet serta pejabat tinggi negara. “Ada beberapa hal yang dibahas secara khusus. Salah satunya terkait sistem keuangan dan perbankan nasional, termasuk evaluasi penerapan PP DHE,” ujar Pras, sapaan akrabnya, usai rapat.
Evaluasi Efektivitas DHE
Kebijakan DHE mewajibkan seluruh eksportir sumber daya alam (SDA) untuk menempatkan devisa hasil ekspor di bank-bank dalam negeri sejak 1 Maret 2025. Namun, menurut Prasetyo, hasil implementasinya belum sesuai harapan.
“Tadi kami membahas sejauh mana efektivitas dan dampak diberlakukannya DHE. Dari hasil yang kami pantau, penerapannya belum cukup menggembirakan,” ungkapnya.
Prasetyo menambahkan, masih ada sejumlah celah regulasi yang memungkinkan sebagian eksportir menempatkan dana devisa mereka di luar negeri. “Ya, masih ada beberapa celah yang memungkinkan devisa kita belum masuk secara optimal. Itu yang kini sedang dievaluasi,” katanya.
Target Devisa 100 Miliar Dolar AS
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam pidato peresmian Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia pada Februari 2025 menegaskan, kebijakan DHE merupakan langkah strategis untuk menguatkan cadangan devisa nasional.
“Kita menargetkan dalam satu tahun ke depan, devisa Indonesia bisa mencapai minimal 100 miliar dolar AS,” tutur Prabowo kala itu.
Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong stabilitas nilai tukar rupiah, meningkatkan likuiditas dalam negeri, serta memperkuat fundamental ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
Pejabat yang Hadir
Rapat terbatas di Kertanegara malam itu dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, antara lain Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perumahan Maruarar Sirait.
Turut hadir pula Wamenkeu Suahasil Nazara, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita, Kepala BIN M. Herindra, serta Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Angga Raka Prabowo.
Pertemuan tertutup itu menjadi bagian dari agenda evaluasi ekonomi nasional yang diprioritaskan oleh Presiden Prabowo menjelang akhir tahun fiskal 2025.
Langkah Strategis Pemerintah
Pemerintah dikabarkan akan segera menyusun revisi teknis terhadap peraturan pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2025 untuk menutup celah yang masih ada. Revisi ini diharapkan mampu memastikan arus devisa dari sektor ekspor kembali ke sistem keuangan nasional, sekaligus meningkatkan kepercayaan pelaku pasar terhadap stabilitas ekonomi Indonesia.
“Presiden menginstruksikan agar hasil evaluasi segera disusun dalam bentuk rekomendasi kebijakan konkret dalam dua minggu ke depan,” ungkap Pras menutup pernyataannya.
Sumber berita dan analisis ekonomi terkini kunjungi: JurnalLugas.Com
