JurnalLugas.Com — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Ia mengungkap telah memerintahkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mengawal Kejaksaan Agung dalam menyita dua lahan perkebunan sawit ilegal seluas 100.000 hektare, yang selama 18 tahun tak kunjung dieksekusi meski sudah ada putusan Mahkamah Agung (MA).
Instruksi itu disampaikan Presiden saat berbicara di hadapan lebih dari 400 pemimpin perusahaan dunia dalam forum Forbes Global CEO Conference 2025 di Jakarta, Rabu (15/10) malam. Dalam sesi dialog bersama Steve Forbes, pendiri sekaligus pimpinan utama Forbes Media, Prabowo menyinggung pentingnya ketegasan pemerintah dalam melaksanakan putusan hukum yang selama ini tertunda.
“Negara ini tidak boleh takut menegakkan hukum. Dua perkebunan itu sudah dinyatakan ilegal sejak 18 tahun lalu, tapi tidak dieksekusi. Maka saya perintahkan TNI untuk mengawal kejaksaan agar putusan MA benar-benar dijalankan,” ujar Prabowo di hadapan para peserta konferensi.
Presiden menegaskan bahwa penegakan hukum bukan sekadar janji, tetapi kewajiban negara. “Saya katakan kepada Jaksa Agung dan TNI, lindungi aparat hukum, kawal mereka sampai selesai. Dan hasilnya, kita berhasil menyita 100 ribu hektare itu tanpa perlawanan,” sambungnya.
Menurut Prabowo, penyitaan lahan tersebut menjadi bukti nyata bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya berani mengambil langkah konkret untuk menegakkan keadilan dan melindungi aset negara.
Negara Ambil Alih 3,7 Juta Hektare Sawit Ilegal
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga mengungkap bahwa hingga saat ini, pemerintah telah mengambil alih sekitar 3,7 juta hektare lahan sawit ilegal di berbagai wilayah Indonesia. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan sesuai hukum dan berpihak pada kepentingan rakyat.
“Kita tidak ingin kekayaan alam negeri ini dikendalikan secara ilegal. Negara harus hadir dan mengambil alih aset yang disalahgunakan,” tegasnya.
Blokade Bangka Belitung: Hentikan Penyelundupan Timah Ilegal
Selain sektor perkebunan, Presiden juga menyoroti praktik penyelundupan timah ilegal di kawasan Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Berdasarkan laporan yang ia terima, terdapat lebih dari 1.000 tambang timah ilegal yang hasil produksinya diselundupkan ke luar negeri.
“Saya menerima laporan bahwa sekitar 80 persen hasil timah kita hilang karena diselundupkan. Itu kerugian besar bagi negara,” tutur Prabowo.
Sebagai tindak lanjut, Presiden memerintahkan agar dilakukan blokade laut di wilayah perairan Bangka dan Belitung. Langkah itu melibatkan unsur TNI AL, pesawat patroli, helikopter, hingga drone pengintai.
“Saya perintahkan agar tidak ada kapal yang keluar atau masuk tanpa pemeriksaan. Semua aktivitas di laut harus diawasi,” ungkapnya.
Upaya itu terbukti efektif. Menurut laporan lapangan, aparat berhasil menggagalkan sejumlah upaya penyelundupan, termasuk menemukan sampan kecil yang membawa timah tanpa izin resmi.
“Ada satu perahu kecil mencoba menembus blokade. Setelah diperiksa, ternyata membawa timah ilegal. Langsung kita sita,” kata Prabowo menceritakan insiden tersebut.
Optimistis Produksi Timah Nasional Naik
Presiden menyebut, dengan pengawasan ketat dan tindakan tegas terhadap pelaku ilegal, kerugian negara bernilai miliaran dolar AS kini bisa dicegah. Ia pun optimistis produksi timah nasional akan meningkat signifikan pada tahun depan.
“Kalau kita konsisten menertibkan sektor ini, produksi nasional akan naik, dan negara bisa menikmati hasilnya,” ujarnya dengan nada optimistis.
Prabowo menutup pernyataannya dengan pesan kuat bahwa pemerintah tidak akan ragu menegakkan keadilan. “Negara ini harus tegas. Tidak boleh ada yang kebal hukum, siapa pun dia,” pungkasnya.
Untuk analisis lebih dalam dan berita terkini seputar kebijakan nasional, kunjungi: JurnalLugas.Com
