JurnalLugas.Com — Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima pemberitahuan resmi dari otoritas pendudukan Israel mengenai keputusan kontroversial untuk memangkas separuh jumlah truk bantuan kemanusiaan yang dijadwalkan masuk ke Jalur Gaza.
Sebelumnya, sekitar 600 truk dijanjikan Israel akan diizinkan menyalurkan logistik ke Gaza pasca gencatan senjata. Namun, keputusan terbaru menunjukkan angka itu akan dipangkas drastis sebuah langkah yang oleh banyak pihak dinilai sebagai tindakan dengki yang memperburuk penderitaan warga sipil.
Dalam konferensi pers di markas besar PBB pada Rabu (15/10) malam waktu setempat, Juru Bicara Deputi Sekretaris Jenderal PBB, Farhan Haq, menyebut bahwa keputusan itu disampaikan melalui surat resmi dari Koordinator Kegiatan Pemerintah Israel di Wilayah Pendudukan (COGAT) dengan dalih terkait “pemulangan jenazah”.
“Kami sudah menerima dan mempelajari surat dari COGAT. Namun, pengurangan bantuan di saat krisis kemanusiaan justru bertentangan dengan prinsip dasar kemanusiaan,” ujar Haq.
Ia menambahkan, PBB terus berupaya memaksimalkan penyaluran bantuan ke Gaza di tengah hambatan logistik dan risiko keamanan yang semakin meningkat. Menurut Haq, pengurangan volume truk bantuan akan berdampak langsung pada distribusi pangan, obat-obatan, dan air bersih bagi lebih dari dua juta warga yang terjebak di wilayah terkepung itu.
“Kami menyerukan agar semua pihak mematuhi komitmen yang telah disepakati dalam gencatan senjata, termasuk memastikan aliran bantuan tidak terganggu,” tegasnya.
PBB menilai, tindakan Israel kali ini tidak hanya mengabaikan kesepakatan kemanusiaan, tetapi juga menunjukkan sikap tidak kooperatif terhadap upaya perdamaian. Banyak analis menilai kebijakan tersebut sebagai bagian dari strategi tekanan politik yang memanfaatkan penderitaan warga Gaza.
Krisis kemanusiaan di Jalur Gaza kini berada di titik paling kritis. Rumah sakit kehabisan bahan bakar, ribuan keluarga kehilangan tempat tinggal, dan akses terhadap makanan serta obat-obatan semakin menipis. Pengurangan truk bantuan, menurut sejumlah lembaga kemanusiaan, bisa mempercepat runtuhnya sistem kemanusiaan di wilayah itu.
Untuk informasi dan analisis terbaru seputar isu kemanusiaan global, kunjungi JurnalLugas.Com.
