JurnalLugas.Com — Ketegangan kembali memuncak di Gaza Selatan setelah militer Zionis Israel melancarkan serangan udara di wilayah Rafah pada Minggu, 19 Oktober 2025, meski kesepakatan gencatan senjata dengan kelompok perlawanan Hamas baru saja diberlakukan.
Media penyiaran publik KAN dari Israel melaporkan bahwa serangan tersebut terjadi tak lama setelah baku tembak pecah antara pasukan Israel dan pejuang Palestina di kawasan perbatasan. Menurut laporan itu, militer Israel berdalih tindakan tersebut merupakan respons atas serangan terhadap kendaraan militer mereka di wilayah yang dikuasai Hamas.
Namun hingga kini, pihak Hamas belum memberikan pernyataan resmi terkait klaim tersebut.
Gencatan Senjata yang Rapuh
Kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas baru dicapai pekan lalu. Kesepakatan itu didasarkan pada rencana perdamaian yang diajukan Presiden AS Donald Trump, yang disebut-sebut sebagai langkah awal menuju stabilisasi politik di Gaza.
Dalam fase pertama, kedua pihak sepakat melakukan pertukaran antara sandera Israel dan tahanan Palestina. Fase berikutnya direncanakan berfokus pada rekonstruksi Jalur Gaza serta pembentukan pemerintahan baru tanpa keterlibatan langsung Hamas dalam struktur kekuasaan.
Namun, menurut analis politik Timur Tengah, Dr. A. Rahman, langkah ini “masih sangat rapuh” karena “Israel cenderung melakukan aksi sepihak yang berpotensi memicu kembali eskalasi kekerasan di lapangan.”
Korban Sipil Terus Bertambah
Sejak awal agresi militer pada Oktober 2023, otoritas kesehatan Gaza melaporkan bahwa sedikitnya 68.100 warga Palestina tewas dan lebih dari 170.200 lainnya terluka akibat serangan udara, darat, dan blokade yang terus berlangsung. Sebagian besar korban adalah perempuan dan anak-anak.
Organisasi kemanusiaan internasional menilai bahwa situasi di Gaza kini telah mencapai krisis kemanusiaan terburuk abad ini, dengan ribuan warga masih terjebak tanpa akses listrik, air bersih, dan layanan medis dasar.
Seruan Dunia Internasional
Meskipun berbagai negara menyerukan penghentian kekerasan, Israel tetap melanjutkan operasi militernya di beberapa titik strategis. PBB dan lembaga HAM dunia mendesak kedua pihak untuk menahan diri dan menghormati gencatan senjata yang telah disepakati.
Sementara itu, kelompok masyarakat sipil di berbagai negara terus menggelar aksi solidaritas menuntut penghentian genosida di Gaza dan penegakan hukum internasional atas pelanggaran HAM yang terjadi.
“Selama belum ada tekanan kuat dari dunia internasional, Israel akan terus mengabaikan kesepakatan yang mereka buat sendiri,” ujar pengamat hubungan internasional, M. Yusuf, kepada Jurnal Lugas.
Selengkapnya kunjungi: JurnalLugas.Com
