JurnalLugas.Com — Meski tekanan internasional semakin kuat, Israel kembali menunjukkan sikap keras kepala dengan tetap mempertahankan kendali penuh atas keamanan di Jalur Gaza.
Langkah ini dinilai banyak pihak sebagai bentuk penjajahan modern yang dilakukan dengan dalih “keamanan nasional”.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa negaranya tidak akan menyerahkan keputusan strategis kepada pihak asing, bahkan setelah adanya kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat.
Menurut sumber internal kabinet Israel, Netanyahu menyampaikan bahwa setiap operasi militer, wilayah pengawasan, dan otorisasi pasukan internasional tetap akan berada di bawah kendali Israel. Ia menegaskan, “Israel akan menjaga keamanannya dengan cara yang ditentukan sendiri, tanpa intervensi siapa pun.”
Penolakan Atas Pasukan Internasional
Dalam rancangan kesepakatan gencatan senjata, AS dan beberapa negara Arab berencana menempatkan pasukan penjaga perdamaian di Gaza setelah dua tahun konflik berkepanjangan dengan Hamas. Namun, Israel menolak rencana tersebut, terutama jika melibatkan negara-negara seperti Turki atau Qatar yang dikenal kritis terhadap kebijakan Tel Aviv.
Seorang pejabat pemerintahan Israel yang enggan disebut namanya menyebutkan bahwa keputusan ini bukan semata untuk pertahanan, melainkan strategi jangka panjang agar Gaza tetap berada di bawah pengaruh militer Israel.
“Mereka ingin memastikan bahwa setiap jengkal tanah Gaza tetap dalam radar pengawasan mereka,” ujarnya kepada media lokal.
Dunia Arab Kecam, AS Coba Menengahi
Langkah Israel itu langsung menuai kecaman dari berbagai pihak, terutama dari negara-negara Arab.
Beberapa diplomat kawasan menilai bahwa kebijakan tersebut hanya memperpanjang penderitaan rakyat Palestina dan mengabaikan prinsip dasar gencatan senjata.
Sementara itu, Washington berupaya menjaga keseimbangan. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyebut gencatan senjata akan berhasil bila kedua pihak menunjukkan “komitmen nyata terhadap stabilitas dan demiliterisasi.”
Namun, di lapangan, Israel tetap melakukan pengawasan ketat dan bahkan masih mengizinkan serangan terbatas di area yang mereka sebut sebagai “zona pengamanan” di Gaza.
Gaza Masih Dikepung, Warga Sipil Jadi Korban
Hingga kini, pasukan Israel masih memblokade sebagian besar wilayah Gaza. Konvoi bantuan kemanusiaan sering kali tertahan di perbatasan karena pemeriksaan yang berlarut-larut.
Di tengah keterbatasan tersebut, konvoi kemanusiaan dari Mesir baru-baru ini diizinkan masuk dengan membawa alat berat dan tim pencarian korban. Seorang juru bicara Israel mengklaim bahwa izin itu diberikan atas “pertimbangan kemanusiaan semata”.
Namun, di sisi lain, laporan lapangan memperlihatkan penderitaan warga Palestina yang belum berakhir.
Seorang warga Gaza, Hiam Muqdad (62), menceritakan bahwa ia dan keluarganya hidup di tenda seadanya di dekat reruntuhan rumah mereka.
“Anak-anak saya tidak lagi bermain di taman. Mereka bermain di antara batu dan puing,” ungkapnya dengan mata berkaca-kaca.
Sikap Ngotot Israel Dinilai Sebagai Bentuk Penjajahan
Pengamat Timur Tengah menilai tindakan Israel yang tetap menguasai sebagian besar wilayah Gaza, meski gencatan senjata telah disepakati, mencerminkan ambisi penjajahan yang tidak pernah surut.
Analis politik regional Dr. Karim Al-Hassan menyebut bahwa kebijakan ini merupakan “kontrol militer terselubung” yang dibungkus dengan narasi keamanan.
“Selama Israel masih menentukan siapa yang boleh masuk dan keluar dari Gaza, maka secara de facto mereka tetap menjajah Palestina,” ujarnya dalam wawancara eksklusif.
Masa Depan Palestina Masih Suram
Sementara faksi-faksi Palestina, termasuk Hamas, Fatah, dan Jihad Islam, telah sepakat membentuk komite teknokrat untuk mengelola pemerintahan sementara Gaza, jalan menuju perdamaian sejati masih panjang.
Ketiadaan kedaulatan penuh membuat proses rekonstruksi dan pembangunan Gaza terhambat.
Israel sendiri terus menegaskan bahwa mereka tidak akan menyerahkan kendali keamanan, bahkan jika pasukan internasional sudah ditempatkan di wilayah tersebut.
Bagi banyak warga Palestina, hal ini bukan sekadar pelanggaran perjanjian melainkan bentuk baru dari penjajahan yang dilegalkan atas nama perdamaian.
Untuk analisis geopolitik terbaru, kunjungi JurnalLugas.Com
